3 views

Ucok Sky Warning Calon Incumbent yang Maju di Pilwalkot, Jangan Coba Gunakan Fasilitas Negara

Ucok Sky Warning Calon Incumbent yang Maju di Pilwalkot, Jangan Coba Gunakan Fasilitas Negara

Bogor | kabarindoraya.com

Penggunaan atribut atau fasilitas negara oleh calon yang maju di Pilkada, menjadi topik pembahasan dalam dialog  interaktif dengan tema refleksi awal tahun di akhir kepemimpinan menuju kepemimpinan yang baru, di RM Dadali, Kecamatan Tanah Sareal. Hadir dalam acara itu, Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna, Ketua KPU Kabupaten Bogor, pengamat politik Beddi Iriawan Maksudi, ahli anggaran Ucok Sky Khadafi, Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman, Ketua Sekber Danang Donoroso, Plt Ketua PWI Kota Bogor Arie Surbakti, dan para aktifis serta mahasiswa dari berbagai universitas di Bogor.

Direktur Centre Fot Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi menyoroti kaitan masih banyaknya pejabat yang maju di Pilkada dan masih menggunakan atribut atau fasilitas negara. Menurut Ucok, ketika seseorang pejabat petahana sudah mendaftar dan menjadi kandidat atau calon incumbent, maka semua fasilitas negara atau atribut pemerintahan harus dilepaskan.

“Kalau dia sudah kandidat walaupun belum masuk tahapan semua atribut yang digunakan dari fasilitas negara harus dipisahkan seperti mobil, rumah supaya memang fear atau cepat cepat cuti. Kenapa demikian, supaya image nya bagus dimata publik, tapi kelihatannya saat ini mumpung belum masuk tahapan dan cuti itu dia manfaatkan jabatannya, fasilitas negaranya dan kegiatannya untuk mendulang suara,” sorot Ucok.

Lanjut Ucok, kalau kejadian seperti ini seharusnya Bawaslu mewarning calon petahana itu, biar pun dalam kegiatan itu tidak ada tema kampanye atau apapun, tetapi orang lain juga tau kalau dia nyalon. Bawaslu harusnya sudah ngasih surat kepada calon petahana terkait kegiatan kegiatan yang seharusnya tidak boleh lagi berkunjung ke masyarakat, silahkan disposisi ke kepala dinas terkait supaya memang fear bahwa dia tidak menggunakan jabatan dan yang lainnya juga seperti itu.

“Kalau kegiatan yang menggunakan APBD suka diakalin oleh calon petahana untuk melakukan kampanye itu biasanya seperti iklan iklan atau baliho dijalanan, pernah terjadi di daerah luar bogor, sehingga itu harus diturunkann kalau masih ada fotonya yang memunculkan dia, Bawaslu harus menurunkan atau Satpol PP nya, harus tegas menindak itu,” tegasnya.

Salah satu contohnya, Walikota Bandung Ridwan Kamil (RK) yang maju menjadi calon Gubernur Jawa Barat, saat ini dia sudah meninggalkan jabatannya.

“Saya kira RK sudah melepaskan jabatannya dan fokus untuk pencalonan. Ini adalah contoh bagi calon petahana lain, seharusnya sudah dikasih warning untuk fokus ke Pilkada, bukan menggunakan fasilitas negara terus menerus,” ucapnya.

Bawaslu juga harus ekstra memantau dan mengawasi setiap pergerakam calon di Pilkada. Biasanya dalam pertemuan tidak ada kata kata ajakan, tetapi itu tetap harus diawasi Bawaslu karena itu tidak baik dan tidak sehat, dalam tanda kutip sudah mencuri star kampanye, sebaiknya serahkan ke dinas terkait saja kalau memang kegiatannya mencolok, apalagi sampai ke arah untuk pencitraan.

“Sudah jelas calon petahana ini pasti memanfaatkan situasi kondisi menggunakam atribut dan fasilitas negara. Jadi tinggal pengawasan dari Bawaslu nya yang ditingkatkan,” tandasnya.

Terpisah, Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman menerangkan, untuk fasilitas negara sampai saat ini masih bisa digunakan oleh calon petahana sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU. Terkait masalah surat cuti calon petahana di Kota Bogor, sudah dalam proses usulan ke Gubernur Jawa Barat.

“Saya sudah dapat tembusan dan sudah ada usulan ke Gubernur itu, tetapi untuk perintah tidak melakukan kegiatan tidak ada, tetapi secara normatif sesuai undang undang bahwa siapapun yang maju petahana harus meninggalkan fasilitas negara seperti kalau saya juga maju waktu itu,” kata Usmar.

Fasilitas negara yang digunakan biasanya kendaraan dinas, rumdin, protokoler. Kalau fasilitas gaji dan tunjangan masih dapat sampai 23 Juni.

“Minimal tanggal 15 sudah tidak digunakan lagi fasilitas negara, kalau masih menggunakan ada sanksi undang undang yang bisa dikenakan, melalui pengaduan masyarakat bisa, kalau sekarang masih boleh,” jelasnya.

Menurut Usmar, secara etika harusnya kalau gentel men calon petahana itu sudah ngambil cuti, karena sudah sama sama daftar dan the faktonya sudah atau tinggal the jure nya saja. Menyangkut pelimpahan Plt Walikota Bogor, Usmar menuturkan, mekanismenya belum paham tetapi kelihatannya di Gubernur nanti yang menyerahkan secara bersama sama di Bandung, karena ada 16 kota dan kabupaten di Jabar yang melaksanakan Pilkada.

“Walaupun Kota Bogor kecil tetapi dinamikanya luar biasa, lebih tinggi dari sedang statusnya, karena harus dijaga ketat sebab ada Presiden pak Jokowi disini, belum lagi ada kampanye Pilgub Jabar disini, pasti beliau akan turun di hari liburnya,” tutupnya. (Gie)

Related posts

Leave a Comment