Cibinong | Kabarindoraya.com
Terkait bencana alam di Kabupaten Bogor, Lembaga pemerhati kebijakan pemerintah (LPKP) angkat bicara serta meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor harus cepat tanggap dan bertanggung jawab dengan banyaknya bencana alam di Kabupaten Bogor.
“Pemerintah dan masyarakat harus selalu siaga. Selain daripada BPBD dalam hal ini ada beberapa lembaga pemerintahan yang harus bertanggung jawab adalah Dinas Sosial yang harus hadir di saat masyarakat di ungsikan,” ujar Rahmat Syamsul Anwar, Direktur LPKP kepada wartawan, Rabu (17/4).
Ia menjelaskan, bahwa peran Pemkab Bogor sangatlah penting dan harus cepat merespon kepada masyarakat yang terkena bencana alam tersebut.
“Karena disitu tugas pentingnya dinsos. Selain itu dinas ketahanan pangan juga dalam hal ini harus sigap, jangan sampai masyarakat yang terkena musibah banjir dan longsor itu setelah di ungsikan harus menjamin kesehatan dan makanannya,” tegasnya.
Masyarakat yang terkena bencana alam, kata Along alias Rahmat, instansi terkait tidak ada sama sekali berperan terhadap korban bencana.
“Tapi kan saya melihat tidak ada sama sekali perannya di lokasi tersebut. Satu lagi adalah PMI harusnya lebih sigap juga, menjamin kesehatannya. Karena, sangat lah rawan terserang penyakit. Jadi jangan sampai adem ayem saja,” bebernya.
Tambah dia, pada tahun 2017 dari berbagai macem bencana sudah ada 593 dan tahun ini sampai april ini 271 KK. bahwa dalam kebersamaan dapat menanggulangi bencana alam serta mengatasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Hal ini tidak ada yang sulit, tinggal koordinasi saja agar masyarakat yang kebingungan karena terkena bencana. Pemerintah mampu hadir dalam waktu yang tepat, disaat masyarakat sangat membutuhkan itu. Sekali lagi, semua itu kan ada anggarannya. Apalagi hal ini sifatnya penting dan darurat. Jadi harus bergerak cepat,” ungkapnya.
Jadi jangan sampai lempar tanggung jawab Semua harus berjalan sesuai tupoksinya. Apalagi semuanya sudah ada anggarannya. (Wan)
