Bogor Raya Headline kesehatan Nasional News Pemerintahan 

16 RS Bahas Soal Pelayanan Bersama Komisi IV DPRD

122 Views

 

Bogor | Kabarindoraya.com

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilakukan oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor dengan para Direksi Rumah Sakit (RS) di Kota Bogor. Ada sebanyak 16 RS yang hadir dalam RDP yang digelar di lantai 5 gedung DPRD Kota Bogor. Dalam RDP dibahas berbagai persoalan menyangkut pelayanan kesehatan olrh pihak rumah sakit, diantaranya menyangkut pelayanan terhadap warga yang belum memiliki BPJS ataupun pasiem BPJS PBI dan Mandiri.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan didampingi Fajari Arya, Said Mohammad Mohan, Devi Prihartini Sultani, Endah Purwanti, Eny Indari, Saeful Bakhri, Mahpudi Ismail dan Murtadho, mengatakan, banyak yang dibahas dengan perwakilan 16 RS yang hadir dalam RDP.

“Intinya persoalan pelayanan di rumah sakit yang selalu diadukan oleh masyarakat. Tadi ada pula yang disampaikan pihak RS swasta itu ketika mengklaim BPJS, malah mendapatkan kendala karena harus membayar gaji dan perbaikan alkes yang tidak tertutupi oleh BPJS. Jadi permasalahan soal warga maupun soal kendala di RS sudah dibahas, tinggal nanti Komisi IV melakukan pembahasan dengan pihak BPJS,” ucapnya.

Anggota Komisi IV, Endah Purwanti menuturkan, dari 21 undangan yang disebar, yang hadir sebanyak 16 perwakilan RS. Ini cukup menggembirakan karena lebih dari 70 persen yang hadir dalam RDP. Dari hasil verifikasi sebetulnya Kota Bogor ada 1500 bed dari 16 RS. Yang dikaver oleh BPJS sebanyak 1300 bed, itu cukup berdasarkan WHO. Karena banyak yang menampung dari kabupaten Bogor jiga, jadi full kuotanya.

“Kami mengingatkan kepada seluruh karyawan RS untuk tetap tersenyum agar pelayanan tetap terjaga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi batu loncatan PKS antara Pemkot dan BPJS,” ucap Endah.

Menyangkut masalah rumah sakit yang belum kerjasama dengan BPJS, Endah dari fraksi PKS ini menuturkan, mereka siap melayani warga tidak mampu asal menggunakan Jaminan Kota (Jamkot). Pemkot Bogor sudah menyiapkan Jamkot bagi masyarakat, dan pihak RS tetap harus melayani warga, baik yang sudah mempunyai BPJS ataupun belum memiliki BPJS.

Senada, Devi Prihartini meminta agar pihak RS tetap memberikan pelayanan kepada warga tanpa melihat statusnya, apakah pasien itu memiliki BPJS atau tidak. Semuanya harus dilayani maksimal, karena Pemkot Bogor juga memberikan jaminan penuh terhadap warga.

Sementara, anggota Komisi IV lainnya, Fajari Arya menuturkan, RDP tadi untuk mencari soluai terkait banyaknya keluhan dan masukan dari masyarakat, jadi aspirasi warga bisa tersampaikan terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit. Persoalan pembiayaan salah satu yang banyak disampaikan warga terkait rumah sakit. Dalam pertemuan tadi, pihak RS swasta juga sepakat menerima pasien tidak mampu berdasarkan Jamkot.

“Soal penolakan kamar bagi pasien yang dilakukan pihak rumah sakit, itupun menjadi konsentrasi dalam pembahasan bersama tadi. Kami menghimbau kepada pihak rumah sakit untuk memberdayakan warga sekitar direkrut bekerja, agar terjalin hubungan baik antara RS dan warga setempat,” jelasnya.

Senada, Said Mohan menyampaikan, RDP ini untuk meminimalisir keluhan warga tentang pelayanan kesehatan. Komisi IV banyak mendapati temuan temuan persoalan pasien mendapat perlakukan kurang nyaman dari pihak rumah sakit, padahal Pemkot Bogor yang membayarkan iuran BPJS PBI warga Kota Bogor. Contoh temuan soal tindakan cek lab yang seharusnya gratis bagi BPJS PBI, tetapi biayanya di bebankan kepada pasien oleh pihak rumah sakit.

“Jadi banyak biaya biaya yang seharusnya gratis, tetapi kenyataannya oleh pihak rumah sakit membebankan biaya nya kepada pasien BPJS PBI. Ini tidak benar dan melanggar, jadi harus menjadikan perhatian pihak rumah sakit agar tidak terjadi lagi kejadian yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Sedangkan, Saeful Bakhri menilai, fasilitas kesehatan yang ada di Kota Bogor, seharusnya bisa menjadikan Kota Bogor sebagai lokasi destinasi wisata kesehatan. Ia mengambil contoh RSUD Kota Bogor yang sudah memiliki akreditasi B plus, sebagai rumah sakit percontohan bagi yang lainnya.

“Dari fasilitas sudah lengkap, tenaga medis juga mumpuni. Jadi saya pikir kalau soal kesehatan kita bisa ditingkatkan lagi, masalah-masalah mendasar sudah diselesaikan, tahapan berikutnya adalah menjadikan Kota Bogor sebagai destinasi wisata kesehatan,” jelasnya.

(Red/Gie)

Related posts

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: