7 Tuntutan Belum Terkabul, Aliansi Rakyat Bergerak Yogyakarta Kembali Gelar Aksi Demo

Yogyakarta | Kabarindoraya.com

Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) melakukan demonstrasi di kawasan jalan Gejayan Yogyakarta, yang kemudian berlanjut ke pertigaan Wawawa, DIY,Kamis (16/7/2020).Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan,seperti Pertama Gagalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Kordinator Aksi Tama mengatakan, Aksi tersebut merupakan lanjutan dan akan terus dilakukan hingga tuntutan mereka di kabulkan oleh pemerintah.Pasalnya 30 juta jiwa  Rakyat Indonesia masih diambang kemiskinan karena dalam situasi pelik pemerintah justru merugikan rakyat seperti, Menaikan iuran BPJS,Melanjutkan pembangunan Ibukota baru dan proyek-proyek infrastruktur yang menguras ABPN,Serta memaksa membahas Rancangan undang -undang yang justru menambah kesengsaraan rakyat salah satunya RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Indonesia menyebut dirinya Negara Demokrasi dan telah mengalami masa reformasi namun sejujurnya sejak 1965 tidak ada Demokrasi yang berpihak untuk kepentingan rakyat Indonesia,Demokrasi pasca reformasi dimaknai oleh penguasa untuk bermanuver dan meningkatan kekuasaan,Demokrasi tidak lagi dimaknai keberpihakan pemerintah kepada rakyat,”ujar Tama ditemui dilokasi aksi, Kamis (16/7/2020).Tama menyampaikan, tuntutan peserta aksi bermacam-macam, dari pertama gagalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Kedua Berikan Jaminan Kesehatan,Ketersediaan pangan,Pekerjaan dan upah layak untuk rakyat terutama disaat pandemi serta Ketiga menuntut, Gratiskan UKT/SPP Dua Semester selama pandemi.

“Sebelumnya kami sudah berupaya agar tuntutan kami di dengar, akan tetapi hingga kini apa yang menjadi tuntutan kami yaitu dibatalkan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta kerja hanya sebatas penundaan oleh pemerintah dan akan di bahas kembali di bulan Agustus,”terangnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan,Aksi kami hari ini ada Tujuh tuntukan, Selain yang Tiga diatas Keempat kami juga menuntut,Cabut UU ,Minerba,Batalkan RUU Pertahanan dan tinjau ulang RUU KUHP. Kelima kami juga menuntut,Segera Sahkan RUU PKS.

Selanjutnya Keenam kami menuntut,”Hentikan Dwi Pungsi Polri karena saat ini banyak menempati jabatan publik dan akan dilegalkan dalam Omnibus Law RUU Cipta kerja.Terakhir Ketujuh kami menuntut menolak otonomi khusus Papua dan berikan hak penentuan nasib sendiri dengan menarik seluruh komponen militer serta mengusut tuntas pelanggaran HAM dan buka ruang demokrasi seluas-luasnya,”Ungkapnya.

Aksi demonstrasi ini akan kembali lakukan dan akan kami kawal terus hingga tuntutan kami di kabulkan oleh pemerintah,”Tutup Tama.(TeBe/Agus)