Berita Daerah Bogor Raya Headline Hukum Kab Bogor Kabar Daerah Nasional News Pemerintahan Politik Teropong Warga 

Ade Yasin: Sebelum Akhiri Masa Jabatan, DPRD Kabupaten Bogor Segera Tetapkan Kebijakan dan Prioritas Anggaran 2020

42 Views

 

 

Cibinong Kabarindoraya.com | Bupati Bogor Ade Yasin meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor di akhir masa jabatannya untuk menetapkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan prioritas platfon anggaran sementara tahun anggaran 2020.

“Kepada DPRD saya meminta satu untuk menetapkan kebijakan umum APBD dan prioritas pltfon anggaran sementara tahun anggaran 2020, kedua di kesempatan ini saya juga menyampaikan keinginan agar mereka menetapkan (Raperda) Ketahanan Pangan,” ucap Ade Yasin ketika Rapat Paripurna DPRD, Rabu (14/8).

Ia pun menuturkan permintaan ketiga ialah untuk mengubah nota APBD-Perubahan tahun 2019, ia berjanji jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya akan menggeser anggaran yang tidak perlu dan memasukkan anggaran untuk ajang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 273 desa.

“Karena anggaran Pilkades di APBD murni tidak masuk di APBD murni tahun ini maka kepada para anggota DPRD Kabupaten Bogor saat ini kami minta untuk segera menyetujui usulan tersebut, karena sesuai aturan panitia Pilkades tidak boleh melakukan pungutan liar kepada para calon kades,” terangnya.

Kepada 50 pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ade Yasin pun memberikan tenggat waktu hingga Jumat (23/8), selain karena masa tugas para wakil rakyat ini akan habis, ajang Pilkades pun akan segera berlangsung pada Minggu (3/11) mendatang.

“DPRD dan kami sama-sama mengejar waktu agar tiga pekerjaan diatas bisa tuntas sebelum Jumat (23/8) karena pada saat itu para anggota DPRD Kabupaten Bogor terpilih akan memulai tugas legislatifnya,” jelas Ade.

Ia melanjutkan sesuai dengan agenda rapat paripurna hari ini, maka dirinya pun menyanpaikan laporan perkembangan pendapatan asli daerah yang tidak sesuai asumsi APBD tahun 2019.

“Perkembangan pendapatan asli daerah yang tidak sesuai asumsi APBD tahun 2019 ialah perkembangan pencapaian indokator makri pada senester satu, laju pertumbuhan ekonomi yang melebihi target hingga 6,19 persen, laju inflasi daerah yang baru mencapai 0,73 persen dari target 3,5-5,5 persen dan peningkatan pendapatan daerah. Dengan banyak pertimbangan kami pun mengusulkan revisi RAPBD tahun 2020 yang sebelumnya Rp 6,7 milyar menjadi Rp 7,1 milyar,” lanjutnya. (Derima)

Related posts

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: