Adian Napitupulu : DPR RI Terima Tantangan Warga dan Kades Janjikan Perjuangkan Nasib Huntap Kiarapandak

Bogor | Kabarindoraya.com

SUKAJAYA – Soal lambatnya pembangunan Hunian Tetap di Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, yang tak kunjung dapat perhatian dari pemerintahan pusat maupun daerah kini telah menjadi perbincangan hangat. Pada Minggu 13/08/2023.

Pasalnya anggaran pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, tersebut tersedia untuk percepatan dengan senilai. Rp.200 miliar.

Namun demikian, persoalan keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor kendala izin tanah.

Padahal izin ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sudah di mohon dari bulan Desember 2020 Bupati Bogor pada saat itu bersurat, ke pihak PTPN sampai hari ini belum ada jawaban.

Mesti demikian sampai sejauh ini warga yang nasibnya masih terlunta-lunta saat ini mereka sangat berharap soal percepatan Huntap di lakukan. Karna anggaran pembangunan sudah di sediakan.

Jika di bulan Agustus 2023 ini tidak ada keputusan dari PTPN maka terkait dengan tekhnis membangun 258 yunit rumah Huntap ini kemungkinan tidak akan bisa tercapai.

Sementara itu warga mengharapkan dengan kehadirannya salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) komisi VII (Tujuh), bersama anggota DPRD Kabupaten Bogor telah melakukan kunjungan kerja. Dengan keterlambatannya soal pembangunan relokasi Huntap.

Adian Yunus Yusak Napitupulu telah mendapatkan keluhan atas nasib para korban warga masyarakat di Kecamatan Sukajaya. Pasca terjadinya banjir dan longsor di tahun 2020 silam.

Yang mana nasib para korban saat ini masih terkatung-katung, untuk segera tinggal di Huntap, sehingga demikian melihat secara langsung di tempat Hunian Sementara (Huntara) selama tiga tahun empat bulan.

”Padahal pada tahun 2020 silam itu telah dikunjungi oleh Peresiden RI Joko Widodo, pada saat itu kunjungan bersama Bupati Bogor, Dirjen Kementerian Perumahan RI, dan tim geologi, bahkan di dampingi anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor. Mereka hadir dengan semangat menggebu-gebu menyampaikan bahwa memang ini harus segera di bangunkan.

Warga berharap dengan adanya kehadirannya Adian Yunus Yusak Napitupulu, yang akrab di sapa Bang Adian ini bisa mengusik para birokrasi-biokrasi yang masih memperlambat posisi sekarang ini.

Dalam kunjungan Adian Yunus Yusak Napitupulu ternyata bukan hanya di alami Huntap di Desa Kiarapandak saja, melainkan sebagian Pasirmadang, Cileksa, dan ada yang utuh yaitu di Desa Sukamulih yang sama sekali belum mendapatkan perhatian yang sama.

Namun, di Desa Sukamulih ini menghadapi persoalan dengan Kementrian KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), sudah dilakukan Ket-endfile yang di sediakan.

Tapi, karna izinya yang belum diberikan oleh Kementerian KLHK RI sehingga belum bisa di bangun.

Jika di bulan Agustus 2023 akhir tidak bisa direalisasikan izinya maka terancam tidak bisa di bangun pada tahun 2023 ini. Sehingga bisa terbangunnya di tahun depan.

Dengan kehadiran seorang “Wakil Rakyat” Adian Yunus Yusak Napitupulu, yang akrab di sapa Bang Adian warga berharap yang akan bisa mengetaskan, apa yang selama ini menjadi kendala sesuai harapannya untuk melakukan percepatan relokasi Huntap cepat terbangun.

“Sementara itu dalam kesempatannya, Adian Yunus Yusak Napitupulu, yang akrab di sapa Bang Adian yang di kenal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Nasional Aktivis 98 (Pena98). Ia mengatakan pada saat kunjungannya kepada para korban bencana alam tahun 2020 yang masih tinggal di Huntara

“Sebetulnya saya di kasih tantangan oleh Kepala Desa (Kades) Desa Kiarapandak soal relokasi Huntap. Ia “Saya di kasih waktu sama Pak Kepala Desa (Kades) cuma hanya 17 hari sampai per-Agustus 2023.

Mesti demikian itu, Adian Yunus Yusak Napitupulu sendiri belum melihat jelas dengan kondisinya seperti apa. Tapi, saya sama Pak Kades di hadapan warga dan saya terima tantangannya,”ujarnya

Saya akan segera menghubungi semua pihak yang terkait dan, saya mau ketemu bersama mereka besok siang di Jakarta, Saya kaget ternyata ini sudah tiga tahun empat bulan.

“Saya tidak tau harus minta maaf atas nama negara, tapi jika di perbolehkan sebagai anggota DPR RI Dewan Republik Indonesia di tingkat pusat saya akan meminta maaf pada semua seluruh rakyat,”kata dia

Atau ketidak pedulian ataupun keterlambatan itu, maksudnya bahwa negara di bangun untuk rakyat artinya negara tidak boleh tidak hadir ketika rakyat dalam situasi sulit dan susah.

Jadi saya minta maaf kebetulan saya ini dari pendukung partai Peresiden Jokowi Widodo, bahwa semua rakyatnya tau Peresiden pernah datang ke Kecamatan Sukajaya.

Dan saya minta maaf saya janjikan dalam waktu 17 hari kita akan perjuangkan sekeras-kerasnya untuk bisa kita selesaikan,”ungkapnya

(Dede Surya)