Bogor | Kabarindoraya.com

Bantuan Kementrian Sosial dalam  bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada warga atau keluarga yang tergolong kategori miskin disinyalir terdapat praktik KKN di dalamnya. Hal itu dipersoalkan oleh para aktivis mahasiswa dan pemuda bogor. BPNT yang di berikan kepada keluarga miskin tersebut diduga jauh dari kualifikasi panganan rakyat.

“Beberapa pekan terkahir ini kami memantau ada beberapa komoditi yang tidak layak konsumsi dan kualitas komoditi yang di berikan kepada warga sangat tidak sesuai dengan tujuan bantuan non tunai tersebut,” ungkap Yogi, Aktivis Mahasiswa via telekomunikasi, Jum’at (3/7/2020).

Lebih lanjut Ia mengatakan, semenjak pandemi covid-19 saya melihat  BPNT yang di berikan kepada KPM Sudah memasuki Tahap ke III, Tetapi kami menilai BPNT yang dibagikan per-bulan ini dapat dilihat dari kualitas sangat menghawatirkan, terutama beras,  bahkan jauh dari tujuan BPNT tersebut.

Kemudian  ia pun menambahkan bahwa, BPNT ini bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok yang berkualitas sehingga terjaga keseimbangan gizi dan terhindar dari stunting bagi Keluarga penerima manfaat.

“Apalagi dimasa pandemi covid-19 ini, namun nampaknya disinyalir ada oknum Desa atau Agen yang memainkan peran dalam rangka mencari keuntungan dari situasi yang seharusnya mereka berempati kepada warga yang terjepit ekonomi seperti sekarang ini,” paparnya.

Dilain hal, Wildan Nugraha selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Bogor melihat adanya upaya sistematis yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan modus mencari keuntungan tersendiri dari program BPNT tersebut.

Hal itu ia sampaikan kepada media ditempat terpisah.

“Terkhusus diwilayah Pamijahan setelah kami melakukan  beberapa rangkaian advokasi dan kami melihat kualitas komoditi dan kami bandingkan dari beberapa supplier dan kami menyimpulkan bahwa kualitas CV yang menjadi supplier di wilayah Kecamatan Pamijahan berkualitas rendah, dan kami pun memiliki bukti beras, dan beberapa dokumen komoditi yang dibagikan,” tegasnya.

Buntutnya persoalan ini akan di giring ke aparat penegak hukum oleh Wildan sapaan akrabnya di kalangan aktivis. “Dalam persoalan ini, hasil dari investigasi dan wawancara dengan penerima BPNT kami memiliki bukti yang memadai sebagai bukti permulaan dan akan segera  melaporkan kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Bogor,” telasnya.

Selain menyoal bukti komoditi, secara administrasi kelengkapan dan kelayakan agen-agen menurut Wildan sangat tidak ideal jika di lihat dari Pedoman Umum Bantuan Sembako 2020. Ia pun berharap aparat penegak hukum responsip dengan adanya permasalahan ini karena begitu merugikan banyak pihak. (Kurnia/RN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here