Antisipasi Penumpukan Penumpang KRL, Pemkab Bogor dan Pemprov DKI Sediakan Bus Gratis

BOGOR | Kabarindoraya.com

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyediakan ‘Bus Sekolah’ di dua Stasiun yang padat mobilitas pekerja ke Jakarta yakni Stasiun Bojonggede dan Cilebut.

Bus Sekolah tersebut merupakan bus bantuan Pemrov DKI dalam mengantisipasi penumpukan penumpang di kedua stasiun tersebut yang akan mengantarkan para pekerja jurusan Jakarta tanpa dipungut biaya alias gratis.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bogor, Ade Yana Mulyana mengatakan total ada 20 bus yang tersedia dengan masing-masing 10 bus di kedua stasiun. Berkapasitas 13 penumpang dalam 1 bus jurusan Jakarta.

“Kapasitas total 1 bus ada 27 penumpang. Karena menerapkan protokol kesehatan jadi 1 bis hanya di isi 13 penumpang. Total sekali berangkat mengantar 130 orang,” kata Ade Yana di Stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, Senin (15/6/20).

Ia menambahkan, bus sekolah tersebut akan mengantar para pekerja ke jurusan yang sudah ditentukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yakni Juanda, Tanah Abang, Sudirman, Tebet dan Manggarai.

Bus Sekolah tersebut akan beroperasi mengantarkan pekerja ke Jakarta setiap hari Senin. Meski pihaknya tengah mengusahakan agar setiap harinya beroperasi guna memangkas kepadatan di Stasiun Bojonggede dan Cilebut.

“Hari Senin saja diberlakukan. Kita upayakan supaya tidak hari senin saja, tapi hari-hari selanjutnya. Khawatir terjadi penumpukan di kedua stasiun,” jelasnya.

Meski begitu pihaknya belum dapat memastikan hingga kapan bus sekolah akan beroperasi. Ia mengaku perlu ada evaluasi lebih lanjut apakah perlu pernambahan jumlah Bus atau tidak kedepannya. Disamping itu, pihaknya belum dapat menentukan hingga kapan Bus Sekolah akan beroperasi.

“Hingga kapan beroperasi belum dapat informasi. Kita lihat nanti (evaluasi) kalau kurang kita minta. Kalau dilihat hari ini tidak terjadi penumpukan di Bojonggede. Adanya bus ini membantu pekerja walau masyarakat dominan naik kereta karena bebas hambatan,” terangnya.

Serupa, Kasubid Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan BPTJ, Torang Hutabarat mengklaim belum dapat memastikan hingga kapan bus beroperasi dan adanya penambahan jumlah bus. Menurutnya keputusan akan dievaluasi terlebih dahulu.

“Akan dievaluasi mencari solusi terbaik. Karena persoalan tidak hanya di hilir melainkan di hulu harus juga di selesaikan,” pungkasnya. (And/Fzi)