APH Diminta Tangkap : Dana BOS Pendidikan Diduga Jadi Bancakan Oknum Penyelenggara Pendidikan

Kabarindoraya.com | Bogor - Berdasarkan informasi yang terungkap dari seorang kepala sekolah yang merasa prihatin, besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK ternyata dirahasiakan. Menurutnya, dana tersebut seharusnya dapat mencerdaskan seluruh siswa di Indonesia jika digunakan secara optimal. Untuk tingkat SD, dana BOS mencapai Rp 1,3 juta per siswa per bulan; untuk SMP, Rp 1,6 juta; dan untuk SMA/SMK, Rp 1,9 juta.

"Besaran uang untuk SD Rp 1,3 juta, SMP Rp 1,6 juta, dan SMK/SMA Rp 1,9 juta itu per siswa per bulan. Uang tersebut langsung ditransfer ke rekening sekolah, dan kepala sekolah berperan sebagai pengguna. Jika uang tersebut benar-benar digunakan, maka sudah besar sekali dan cukup untuk mencerdaskan bangsa. Namun, banyak yang merahasiakan hal ini, dan masyarakat pun banyak yang tidak tahu," ungkap kepala sekolah yang tidak mau disebutkan namanya.

Setelah melakukan investigasi, siber25jam.com menghubungi beberapa sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA. Namun, tidak ada satu pun kepala sekolah yang mengaku menerima dana tersebut sesuai besaran yang disebutkan. Kepala Sekolah Dedi dari SMP 2 Sukaraja, Kabupaten Bogor, menyatakan, "Memang benar ada Dana BOS, tetapi itu hanya Rp 1,2 juta, dan itu juga pertahun, bukan per bulan."

Senada dengan pernyataan Kepala Sekolah SMP 2 Sukaraja, kepala sekolah di Lampung juga menegaskan bahwa untuk SD, Dana BOS yang diterima adalah Rp 1,3 juta, tetapi itu juga pertahun, bukan per bulan. "Memang benar ada Dana BOS untuk SD, tetapi itu diberikan Rp 1,3 juta pertahun per siswa, bukan per bulan," ungkap kepala sekolah di Lampung yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, salah satu guru di SMK di Kabupaten Bogor saat dikonfirmasi hanya menjawab singkat, "Kami tidak berwenang menjawab, dan rata-rata kepala sekolah sangat sulit ditemui." Seorang guru di SMU 3 Cibinong Bogor juga menambahkan, "Kami tidak berwenang menjawab, Pak. Kami takut salah jawab."

Ketua Umum FRRAK, Duel Syamson, sangat terkejut mendengar pengakuan kepala sekolah tersebut. Dia mengatakan, "Negara sudah memberikan begitu besar, tetapi kenapa pendidikan tidak semakin maju? Kenapa ini tidak dibuka ke publik oleh dinas pendidikan? Saya meminta aparat penegak hukum di seluruh Indonesia memeriksa seluruh kepala sekolah. Ini dana digunakan untuk apa?"

"Saya sangat terkejut mendengar pengakuan kepala sekolah yang jujur tersebut. Jika itu benar besarannya, maka itu sudah cukup untuk mencerdaskan seluruh siswa Indonesia. Namun, kenapa itu tidak diungkap ke publik? Kenapa menteri pendidikan tidak bicara dan tidak mengecek di lapangan? Saya minta aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan KPK memeriksa seluruh kepala sekolah di Indonesia. Dana ini dipergunakan untuk apa?" tegas Syamson.

Dengan adanya pengakuan ini, FRRAK menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS, agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dan tidak ada lagi siswa yang tertinggal. Diharapkan pihak berwenang segera turun tangan untuk menyelidiki penggunaan dana yang dialokasikan untuk pendidikan ini.(TIM)