APRI Tuntut Pemkab Bogor Berikan WPR

APRI Tuntun Pemkab Bogor Berikan WPR.

Nanggung – kabarindoraya.com

Ratusan warga yang tergabung dalam Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) memenuhi halaman Kantor DPC APRI di Kampung Leuwicateng, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Ini adalah hari ke-4 kongres ke 2 yang sebelumnya juga digelar APRI di Jakarta Pusat.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan anggota APRI dari seluruh Indonesia, dengan beberapa penelitinya berasal dari Negara luar, seperti sebelumnya, dalam kesempatan tersebut APRI juga mensosialisasikan berbagai tehknik penambangan yang aman disertai cara mengolah emas tanpa menggunakan mercury. Serta cara mengolah limbah tambang menjadi bahan baku produksi yang bisa dimanfaatkan. Selain itu mereka berkumpul dalam upaya menuntut Pemda Bogor untuk memberikan Wilayah Penambangan Rakyat (WPR). Sebab dengan begitu, nasib rakyat bisa diperjuangkan kehidupan ekonomi masyarakat bisa lebih sejahtera ke arah yang lebih baik.

Ketua Umum APRI Ir. Gatot Sugiharto menuturkan, tambang rakyat itu sudah ada sejak dulu, dan hal tersebut sudah ada dalam undang-undang. Jadi seharusnya Pemda Bogor memberikan tempat yang biasa disebut wilayah pertambangan rakyat atau WPR.

“Pemda Kabupaten Bogor tidak memberikan WPR tersebut, sehingga banyak warga yang menambang dengan suka-suka dengan hasil sedapatnya. Seharusnya, mereka pun tak disalahkan karena pemerintah juga yang tak memberi wilayah,” ungkap Gatot, Jumat (4/11/16).

Gatot menegaskan, dalam undang-undang WPR sudah diamanatkan, serta harus menjadi prioritas. Namun pemerintah tidak melaksanakan hal tersebut.

“Dalam UU nya mengamanatkan, setiap tambang rakyat yang sudah ada namun belum dijadikan WPR, maka pemerintah wajib menyediakan dan memprioritaskan tambang rakyat tersebut,” Tegasnya.

Gatot menambahkan, jadi diharapkan dengan adanya tambang rakyat ini, tidak membuat pemerintah menjadi khawatir. Karena dengan adanya tambang rakyat bisa membantu perekonomian semua pihak.

“Kami yakin bisa menambang dan menghasilkan emas 100 ton pertahun. ini jelas bisa membuat semua pihak sejahtera. Sekali lagi saya tegaskan tambang rakyat bukanlah kejahatan,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, salah satu peneliti dari australian National University Australia. Mrs Sarah mengatakan, menurut hasil survey ketika datang langsung ke lokasi area tambang, pemerintah seharusnya mendukung lebih mendukung adanya tambang rakyat tersebut.

“Saya fikir pemerintah harus mendukung serta menyediakan WPR yang dinilai ke depannya bisa mensejahterakan rakyat banyak,” pungkasnya.(Nai Wan)