Bima Dadang, Dijodohkan Ketum DPP TMP Untuk Maju Dalam Pilwalkot 2018

Cieeee… Bima Dadang, Dijodohkan Ketum DPP TMP Untuk Maju Dalam Pilwalkot 2018.

Kota Bogor  kabarindoraya.com

Pesta demokrasi lima tahunan atau pemilukada Kota Bogor tahun 2018 mendatang masih dua tahun lagi, akan tetapi, sejumlah partai politik terus menyiapkan dan memanaskan mesin partainya. Mereka terus melakukan konsolidasi dan komunikasi, baik di internal maupun eksternal dalam menghadapi berbagai agenda politik kedepan. Begitupun yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Bogor.

DPC PDIP Kota Bogor melalui sayap partainya Taruna Merah Putih (TMP). Pagi tadi menggelar kegiatan jalan sehat, ribuan peserta tampak antusias melaksanakan kegiatan tersebut.

Walikota Bogor Bima Arya bersama Ketua DPC PDIP Kota Bogor Dadang I Danubrata tampak bersemangat dan kompak sekali, rupanya hal tersebut sinyal tersebut terbaca jelas oleh Ketua Umum DPP TMP Maruarar Sirait. Secara spontanitas Arra menjodohkan Bima dan Dadang untuk maju dalam Pilkada Kota Bogor 2018.

“Kalau ada jodoh, kemudian masyarakat juga mau kenapa tidak. Kebetulan saya kenal baik kang Bima dan Dadang. Mereka adik kelas saya saat di Unpar,” ungkap Maruarar Sirait, Minggu (13/11/16).

Arra melanjutkan, Dadang Danubrata dan Bima Arya Sugiarto telah bersahabat sejak lama. Komunikasi yang dilakukan dari keduanya selalu baik dalam hal apapun, tak selalu dalam agenda politik saja.

“Partai PAN dan PDIP juga kan selalu berkomunikasi dengan baik. Tadi ngobrol-ngobrol, saya lihat mereka cocok, makanya saya langsung tanya aja ke masyarakat. Tapi tentunya juga ada mekanisme partai yang harus dihormati,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDIP Kota Bogor Dadang I Danubrata mengatakan, hal tersebut biasa saja. Namun, pada ketentuannya tetap harus mengacu pada mekanisme yang ada dipartai.

“Itu kan kata Ketua Umum yah. Memang banyak juga yang mennyandingkan saya dengan Bima Arya untuk maju di Pilwakot mendatang. Tapi kan kita harus menghormati mekanisme partai, semua ada prosesnya,” kata Dadang.

Menurutnya, karena kebetulan saat ini dirinya menjabat sebagai Ketua DPC, tentu harus mendengarkan suara para kader maupun arahan dari para petinggi partai dan dirinya harus fatsun jika telah turun surat rekom dari pusat.

“Yang pasti sebelum rekom keluar kita bebas mengemukakan pendapat. Tetapi jika rekom sudah turun kita harus fatsun. PDIP harus begitu, contohnya seperti di DKI Jakarta yang menolak Ahok kala itu,” ungkapnya.

Dalam contoh seperti di DKI Jakarta, kala Ahok direkomendasikan oleh partai untuk menjadi Gubernur, pihaknya harus fatsun terhadap surat putusan tersebut.

“Waktu sebelum rekom keluar, para kader banyak yang tidak setuju. Tapi setelah rekom keluar tetap kita fatsun, dan Ahok tetap menjadi Calon Gubernur. Jadi ini adalah hal yang biasa dalam berpolitik,” pungkasnya.(Nai Wan)