Krui | Kabarindoraya.com

DPRD kabupaten pesisir barat mengelar Rapat Paripurna dengan agenda jawaban pemerintah atas  pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Ranperda rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.Acara berlangsung di kantor DPRD setempat, Rabu (13/10 2021).

Rapat paripurna itu diikuti secara virtual oleh Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, didampingi Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif,  Kepala Bappeda  Zukri Amin, dari Villa Repong Ramdo, di Way Batu kelurahan Pasar Krui.

Selain DPRD dan Pemkab rapat itu juga diikuti Forkompinda, dan unsur terkait lainnya dari tempat yang terpisah.

Dalam sambutan,Bupati Agus Istiqlal  menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan, kami menyadari bahwa penyusunan RPJMD ini merupakan tanggung jawab kita bersama.

“Besar harapan kami dokumen perencanaan ini dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen lainnya,”ujar Bupati Agus Istiqlal.

Selanjutnya, Bupati juga menyampaikan bahwa kualitas SDM dapat dinilai dari angka indeks pembangunan manusia (IPM), kami menyadari bahwa angka IPM Kabupaten Pesisir Barat masih berada di bawah pemerintah Provinsi Lampung, untuk itu selaras dengan misi i :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkeadilan, maju dan berdaya saing, pada RPJMD ini kami mengarahkan perangkat daerah terkait untuk menyusun program peningkatan SDM secara inklusif dan berkelanjutan.

Terkait dengan proses dan kelanjutan pembangunan SMPN 1 Krui dan pembangunan infrastruktur daerah lainnya akan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.

” Kami menyadari bahwa masih terdapat daerah yang belum sepenuhnya mudah dan murah untuk dijangkau. Kami sependapat bahwa dalam pengembangan suatu wilayah diperlukan pendekatan secara inklusif dan berkelanjutan serta terarahnya program pembangunan antar perangkat daerah sehingga intervensi program pembangunan dapat maksimal,” ungkap Bupati.

Lebih lanjut Bupati Agus Istiqlal mengatakan pembangunan daerah pada periode 2016-2021 secara umum telah dilaksanakan dalam upaya mengejar ketertinggalan dari daerah lain. oleh karena itu, isu strategis daerah yang terangkum dalam RPJMD periode 2021-2026 merupakan isu strategis daerah tertinggal.

” Langkah ini kami ambil sebagai upaya untuk meningkatkan status daerah tertinggal menjadi daerah berkembang.

“Akan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam upaya peningkatan kualitas output suatu kegiatan,”lanjut Agus Istiqlal

Pihaknya juga memastikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan serta pengendalian suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan profesional dan proposional.

(Suwari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here