Dewan Pers,Polisi Jangan Bermitra Wartawan Abal-Abal

Dewan Pers: POLISI JANGAN BERMITRA WARTAWAN ABAL-ABAL

Kabarindoraya.com Surabaya – Ketua Dewan Pers Bidang Hukum Jimmy Silalahi mengingatkan jajaran kepolisian agar jangan bermitra dengan wartawan abal-abal, karena hal itu sama halnya dengan mendorong pers untuk tidak profesional.

“Bermitralah dengan wartawan dari lembaga pers yang sesuai dengan standar Dewan Pers dan bermitralah dengan wartawan yang sudah memegang sertifikat kompetensi (UKW),” katanya dalam Sarasehan Kemitraan Polri Dengan Media yang diadakan Humas Polda Jatim di Surabaya, Selasa (18/10/2016).

Dalam sarasehan yang dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Margiono, konsultan komunikasi Aqua Dwipayana, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji, Ketua PWI Jatim Akhmad Munir, dan Kapolres se-Jatim itu, ia menjelaskan, bahwa pihaknya akan mengumumkan daftar lembaga pers sesuai standar Dewan Pers dan wartawan bersertifikat UKW pada Hari Pers Nasional 2017.

“Pers sesuai standar Dewan Pers adalah pers berbadan hukum, baik PT, yayasan maupun koperasi, lalu karyawan sudah lulus dalam uji kompetensi wartawan (UKW). Saat ini ada 950-an media cetak berbadan hukum, 2.200 media elektronik, 325 televisi, dan 650 media daring/online. Kalau wartawan yang sudah UKW hanya 11.000-an dari 100.000,” katanya.

Selain itu, Dewan Pers juga sudah mempunyai MoU dengan Polri bahwa pers profesional yang bermasalah akan diproses lewat Dewan Pers sesuai UU Pers, sedangkan pers abal-abal akan diproses secara hukum lewat kepolisian. Untuk media sosial bisa menggunakan UU ITE.

Senada dengan itu, Ketua Umum PWI Pusat Margiono meminta jajaran Polri untuk tidak ragu-ragu dalam memidanakan wartawan bila terkait wartawan abal-abal atau wartawan standar yang bertindak di luar kepentingan jurnalistik.

“Jangan ragu-ragu memproses secara hukum kalau wartawan abal-abal atau wartawan beneran tapi tidak terkait jurnalistik seperti memeras. Wartawan itu ada tiga tipe yakni benar dan profesional, benar tapi tidak profesional atau belum UKW (tidak kompeten), dan abal-abal,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta jajaran kepolisian untuk menolak wartawan abal-abal untuk wawancara agar wartawan semakin profesional.

“Nantinya kami juga akan mendeklarasikan perlunya narasumber menolak wawancara wartawan abal-abal pada Hari Pers Nasional 2017 di Ambon (Saat itu, Dewan Pers mengumumkan daftar lembaga dan wartawan sesuai standar),” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Jatim Akhmad Munir menegaskan, bahwa pihaknya telah menguji 800 wartawan dalam UKW.

“Itu jumlah terbanyak se-Indonesia dengan 50-60 angkatan, tapi jumlahnya belum sebanding dengan sekitar 5.000-an wartawan yang ada,” katanya.

Kepada puluhan yang hadir dalam sarasehan itu, ia berharap tidak mudah menafsirkan informasi atau memelintir.

“Kalau ragu ya tanyakan langsung, karena kalau tulisan rekan-rekan tidak benar akan berpotensi merusak kamtibmas yang akhirnya merugikan masyarakat juga,” katanya.

Sementara itu, konsultan komunikasi Aqua Dwipayana memuji kinerja pemberian informasi di jajaran Polda Jatim yang cukup bagus, bahkan sarasehan kemitraan yang melibatkan polisi dan wartawan se-Jatim itu merupakan kegiatan pertama dibandingkan dengan 33 provinsi.

“Itu karena Pak Kapolda Jatim menonjolkan Kabid Humas. Misalnya, kasus penggandaan uang dengan tersangka Dimas Kanjeng di Jatim itu hanya satu pintu informasi dari Kabid Humas, sedangkan kasus Jessica justru ada dua pintu yakni Kabid Humas dan Direskrimum. Polda Jatim memberi contoh yang benar,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji meminta anak buahnya untuk bermitra dengan wartawan bukan hanya secara fungsional, tapi juga personal. Selain itu, anak buahnya juga diminta untuk mempelajari UU Pers dan MoU Polri-Dewan Pers.

“Kasus Dimas Kanjeng itu informasinya justru banyak saya dapat dari ngobrol dengan wartawan, bahkan informasi wartawan lebih lengkap daripada polisi lho. Karena itu, melalui sarasehan ini, saya berharap komunikasi kita dengan pers terus terjalin,” katanya(M.Tofi/Sofwan)