Krui | Kabarindoraya.com

Wakil ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Piddinuri, menolak adanya Ranperda tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penolakan dilakukan karena dirinya memganggap Ranperda tersebut hanya akan menghambur-hamburkan uang Negara.

Menurut Piddinuri, Ranperda yang dibahas pada rapat paripurna DPRD kabupaten Pesisir barat dengan acara jawaban pemerintah tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Ranperda usulan Kepala Daerah hanya berisi tentang Penyerahan aset.

” BUMD kab, Pesibar tidak ada Jundrungannya, setelah saya teliti tujuan Ranperda tersebut hanya ingin meminta penyerahan aset, sedangkan ada dinas terkai yang membidangi aset tersebut, terus apagunanya dinas kalau aset tesebut diserahkan Pada BUMD,” ujar Piddinuri kepada Kabarindoraya dikantormya setelah mengikuti rapat paripurna tersebut. (24/12/2021)

Piddinuri mengatakan, seharusnya BUMD mempunyai kemampuan untuk membuat usaha baru, bukan ingin mengambil usaha yang sudah berjalan sehingga bisa meningkatkan perekonomian terhadap masyarakat juga menambah pendapatan asli daerah Alias PAD.

Lebih lanjut,sejak berdirinya BUMD tersebut pada tahun 2019 sudah dua kali diberi penyertaan modal namun tidak ada keuntungan yang didapat dari dana tersebut.

” mereka meminta penyerahan aset, labuhan jukung, pasar waybatu dan kuat dimarang, dengan minta persetujuan pimpinan DPRD, pimpinan tidak mau, karena kalau mau persetujuan harus rapat DPRD,” kata Piddinuri.

Ia menjelaskan, sebelumnya pemerintah pernah meminta keputusan pimpinan DPRD tentang penyerahan aset tersebut tetapi pimpinan menolak karena, keputusan DPRD bukan hanya kepada Pimpinan akan tetapi terletak pada kesepakatan semua Anggota DPRD.

Dengan ditolaknya permintaan tersebut mereka mengakali dengan membuat perda BUMD Ada ada saja kalau saya lihat.

“Saya secara pribadi dan wakil ketua satu DPRD, dari Fraksi PDIP menolak Ranperda BUMD tersebut karena, saya lihat hanya pemborosan,” jelas Piddinuri.
Pada rapat Paripurna sebelumnya, mendengarkan Pandangan umum fraksi-fraksi.

Fraksi Partai kebangkitan Bangsa (PKB) yang dibacakan Hi.Liswandi menolak Ranperda tentang BUMD tersebut karena menurutnya selama ini tidak ada kejelasan dan keterbukaan pihak pemerintah.

Begitu juga dengan Fraksi PDIP yang disampaikan oleh Erwin Goestom, menolak Ranperda BUMD tersebut.

Yuswanda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here