Krui | Kabarindoraya.com

Inspektorat Pesisir Barat akan menindaklanjuti kondisi pembangunan balai pertemuan di Pekon Mon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat yang belum kunjung selesai,  meskipun telah dibangun sejak tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021 dari Anggaran Dana Desa (DD) Pekon itu yang telah menelan dana Rp satu miliar.

Menjadi pertanyaan Juga tidak adanya plang proyek pada pembangunan balai pertemuan itu sebagai wujud transparansi penggunaan uang negara.

Bahkan diakui oleh Peratin Pekon Mon Arwansyah, bahwa ada oknum Tim ahli ( TA) yang memang pihak yang membuat RAB bangunan balai pertemuan itu, menjadi pihak yang mensuplai atau mengadakan kaca akrilik dan Huruf tulisan Balai Pertemuan tersebut.

“Sebetulnya bukan pendamping (Petugas  pendamping desa-red). tetapi, yang nge RAB bangunan itu, Ajib dari bandar lampung ,tim ahli. Ia ,kaca akrilik dan hurup itu(tulisan balai pertemuan-red), karena saya gak tahu dimana tempat belinya daripada saya belikan tidak pas. Mereka yang nge RAB, mereka yang tahu barangnya, ia yang mengadakan, karena saya angkat tangan gak tahu dimana belinya apalagi TPK saya. Harga satuan saya gak tahu yang penting kata saya sesuai dengan harga satuan RAB nya,” kata Arwansyah, saat diwawancarai dirumahnya, Sabtu 20 November 2021.

Plt Inspektur kabupaten Pesisir Barat, Henry Dunan , ditemui dikantornya, Senin ( 22/11 ), mengatakan atas persoalan itu Ia segera menginstruksikan tim monitoring inspektorat  kabupaten Pesisir Barat untuk melakukan pengecekan dan monitor secara menyeluruh terkait penggunaan DD di pekon Mon, termasuk dalam kegiatan pembangunan balai pertemuan Pekon itu yang dilaksanakan selama tahun 2020 dan 2021, dan telah menelan dana Rp satu miliar.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat setempat agar dapat melaporkan persoalan pembangunan balai pertemuan Pekon Mon itu secara resmi kepada inspektorat Pesisir Barat.

“Tim monitoring kami akan melakukan mengecek DD mereka.  Juga kami himbau ada laporan resmi dari masyarakat, tentu segera kami tindaklanjuti.Namun tentu hal ini  menjadi atensi kami, “ungkap Henry Dunan ,

” Juga  kalau ada surat masuk ke kami melaporkan hal itu, segera kami tindaklanjuti, masyarakat lapor kepada kami dengan identitas jelas, terjadi penyimpangan seperti apa. tujuan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat, masyarakat berhak turut mengawasi, kalau  masyarakat setempat merasa dirugikan, segera laporkan ke kami,” sambungnya.

(Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here