Jakarta l KabarIndoraya.com

Jokowi beri perintah tegas ke Kapolri Idham Azis, untuk menindak pelaku pidana unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

Tak hanya itu,Jokowi juga meminta Gubernur se-Indonesia satu suara mendukung UU Cipta Kerja. Padahal, seperti yang kita ketahui, beberapa Gubernur tegas menyatakan menolak UU Cipta Kerja.

Pernyataan Jokowi tersebut dijelaskan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP) Donny Gahral Adian kepada media, usai Jokowi menggelar rapat internal secara virtual membahas UU Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10/2020) pagi.

Donny mengakui rapat itu salah satunya membahas soal kericuhan yang terjadi selama aksi unjuk rasa.

“(Perintah Jokowi) aparat penegak hukum harus memproses semua yang memang melakukan tindak pidana selama aksi.
Kita kan negara hukum, semua harus diproses secara hukum,” kata Donny kepada media.

Pernyataan Jokowi tersebut, menurut Pengamat Kebijakan Publik – Putra Gara – Jokowi bertindak otoriter dalam kepemimpinannya.

“Sejak awal memimpin, Jokowi selalu bertindak otoriter dan memaksakan kehendak. Ini ada apa?” tegas Gara, sabtu (10/10/2020).

Bukan hanya itu, para menteri terkait diminta terus mensosialisasikan isi UU Cipta Kerja sekaligus membantah berbagai berita hoaks yang katanya selama ini beredar terkait UU Cipta Kerja.

“Hoak menjadi senjata buat kepemimpinan Jokowi. Setiap permasalahan bukan diselesaikan secara musyawarah, tetapi langsung lempar senjata hoaxnya. Sehingga narasi yang dicipta bukan ambil jalan tengah atau solusi, tetapi malah memojokkan siapa pun yang besebrangan,” terang Gara panjang lebar.

Dalam rapat virtual tersebut, jelas Donny – Jokowi meyakinkan para gubernur bahwa UU Cipta Kerja yang ramai-ramai diprotes buruh dan mahasiswa justru dibutuhkan untuk meningkatkan investasi dan lapangan pekerjaan.

Padahal pernyataan tersebut tidak sejalan dengan kenyataan dilapangan, dimana fraksi oposisi PKS kerap kali mengkritisi RUU tersebut, tetapi karena kalah suara di Parlemen, dan UU tersebut pun diketuk palu dimalam hari, sehingga keputusan tersebut sangat menimbulkan tanda tanya.

“Ini ada apa, ketuk palu terkait UU Cipta Kerja kok malam hari? Sangat dipaksakan dan menyimpan hal-hal yang disembunyikan,” kata Gara mengkritisi.*** (Wan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here