Berita Daerah Headline Hukum Kabar Daerah Nasional News Pemerintahan Politik Teropong Warga 

Ketua Panitia Kerja (Panja) Herman Khaeron RUU Pertanahan dari Komisi II DPR RUU Pertanahan Targetkan Selesai Paling Lambat September 2019

58 Views

 

Semarang Kabarindoraya.com | Penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan ditargetkan paling lambat September 2019. Pasalnya, tim kerja yang dipimpinnya telah merampungkan pembahasan dalam rapat bersama tim perumus dan sinkronisasi. Hal itu itu dikatakan Ketua Panitia Kerja (panja) Herman Khaeron kepada wartawan saat ditemui di kampus Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Selasa (30/7/2019)

“Target pembahasan selesai Agustus atau September ini. Kami sudah selesaikan tahap rapat Panja dengan tim perumus dan sinkronisasi, misalnya terhadap pasal-pasal yang dielaborasi,” ujarnya.

Menurutnya, RUU Pertanahan ini merupakan inisiatif DPR yang telah diajukan sejak tahun 2012, tetapi sampai sekarang tidak kunjung selesai. Latar belakang pembuatan RUU Pertanahan berpijak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Khaeron yang juga anggota Komisi II DPR itu juga mengatakan, setelah adanya regulasi itu, maka dilanjutkan dengan lahirnya berbagai undang-undang yang sifatnya sektoral, misalnya tentamg pertanian, kehutanan, minyak bumi dan gas, serta sumber daya alam lain. Sedangkan lamanya pembahasan, dikarenakan pihaknya ingin menghasilkan UU yang lebih baik dan bisa menampung aspirasi berbagai pihak.

“Perjalanan lahirnya undang-undang sektoral yang mengakibatkan UU Pokok Agraria jadi setara, padahal seharusnya saling menyesuaikan. Oleh sebab itu, tim Panja terus melakukan diskusi dengan beragam kalangan untuk mendapat saran dan kritik yang membangun.

Lebih lanjut Herman Khaeron mengungkapka, RUU Pertanahan itu berhubungan dengan kepentingan banyak orang dan akan digunakan sebagai acuan pada masa mendatang sehingga harus dibuat sebaik mungkin.

“Bukan persoalan lama atau cepatnya, kita terus konsultasi publik. RUU ini banyak diperhatikan orang karena vital untuk sekarang dan masa depan. Seoptimal mungkin kami mengakomodasi pandangan bn masukan dari pakar, akademisi, dan aktivis LSM. Kami terus keliling supaya tidak ada salah paham terhadap norma-norma yang dibangun,” tandas Khaeron

Pihaknya berharap, bahwa keberadaan RUU Pertanahan tersebut mampu memberi rasa keadilan mengenai pertanahan kepada rakyat, serta memberi kepastian hukum dan investasi untuk jangka panjang. Karena selain DPR, pembahasan RUU Pertanahan melibatkan empat kementerian, yakni Kementerian ATR/BPN sebagai koordinator, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara itu, Sekretariat Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (Seknas KPA) Dewi Kartika mendesak kepada pemerintah untuk segara mengkaji ulang soal isi Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanhan. Karena dalam RUU Pertanhan tersebut masih banyak hal yang kontradiktif antara tujuan diadakannya RUU Pertanahan dengan Peraturan yang dinilai tidak pro rakyat kecil.

“Kami menuntut pemerintah untuk menunda RUU Pertanahan, sebelum disahkan menjadi UU. Karena isi dari RUU tersebut masih banyak yang kontradiktif,” tegasn Seknas KP, Dewi Kartika dalam sebuah Diskusi di Jakarta belum lama ini.

Menuru Dewi, bahwa isi dari RUU Pertanahan yang saat ini tengah dikaji oleh Komisi II DPR RI, banyak informasi yang tidak detail dan tidak membahas soal pokok permasalahan agraria, sehingga UU ini tidak menjamin arah pemenuhan hak masyarakat di pedesaan. Kemudian poin kedua reforma agaria itu bungkusan besar, kalau kita lihat betul-betul, RUU Pertanahan tidak eksplisit tujuan untuk reforma agraria.

“Seharusnya dalam RUU ini membahas soal solusi dari adanya konflik agraria struktural,” tandasnya.

Dewi juga mengungkapkan, kalaupun pemerintah akan membuat pengadilan pertanahan, maka hal tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan konflik tanah di dalam negeri yang 11 tahun terakhir sudah tercatat ada 20.000 lebih kasus.

“Baca juga mengenai konsep Bank Tanah di RUU Pertanahan Berguna untuk Proyek Pemerintah yang mana didalamnya ada 20.000 kasus pertanahan itu belum termasuk sektor kehutanan pesisir, pulau kecil, konflik agraria, infrastruktur dan properti,” ungkapnya.

Dewi juga mengatakan, pihaknya mengkhawatirkan dengan adanya pengadilan pertanahan ini, tidak akan menjadi jawaban dari agraria untuk masyarakat seperti nelayan, perempuan mayarakat miskin kota yang menjadi korban penggusuran, baik kawasan hutan dan kebun, “RUU Pertanahan merupakan masuk Prolegnas DPR RI sejak periode 2009-2014. Kemudian berlanjut hingga DPR RI periode 2014-2019. Namun hingga saat ini RUU ini belum selesai dibahas. RUU ini ditargetkan selesai sebelum DPR RI Periode 2014-2019 berakhir,” imbuhnya.

Menurut Dewi Kartika, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan rampung pada September 2019. Saat ini, prosesnya masih dibahas pemerintah dan DPR. Dalam RUU ini, salah satu poin yang dibahas adalah jangka waktu dan luas yang diberikan untuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan demi menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, sekaligus juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

“Adapun poin lainnya, adalah terkait penyediaan tanah untuk pembangunan, percepatan penyelesaian sengketa, kebijakan fiskal pertanahan, kewenangan pengelolaan kawasan oleh kementerian atau lembaga dan penghapusan hak-hak atas tanah yang bersifat kolonial,” ujarnya.

(Suparman/Piya)

Related posts

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: