Jakarta | Kabarindoraya.com

Klaim yang menyatakan gugatan pasangan calon (Paslon) nomor 3 Ade Ruhandi-Inggrid Kansil dikabulkan majelis hakim Konsitusi ternyata tidak terbukti. Fakta yang benar, sidang pendahuluan majelis Mahkamah Konstitusi yg di gelar Senin (26/7) hanya mendengarkan pembacaan surat gugatan yang disampaikan pengacara Paslon nomor 3.

“Sekarang sudah jelas kan siapa yang menyebarkan berita hoax. Baru mulai sidang sudah mengklaim menang,” kata Usep Supratman, SH MH, Wakil Direktur Bidang Hukum dan Advokasi dalam keterangan pers nya Senin (26/7).

Usep yang hadir dan bertindak sebagai advokat sekaligus kuasa hukum Paslon nomor 2 Ade Yasin-Iwan Setiawan (Hadist) dalam posisinya sebagai pihak terkait menjelaskan, Majelis Hakim Konstitusi tidak akan bertindak di luar kewenangannya. Dia mencontohkan soal syarat gugatan maksimal selisih 0,5 persen untuk Pilkada Kabupaten dengan pemilih di atas satu juta yang tertera jelas di UU Pilkada.

“Itu pasti yang menjadi landasan hakim dalam mengambil keputusan. Kita tahu semua selisih di Pilkada Kabupaten Bogor jauh di atas 0,5 persen. Jadi kita sudah bisa baca arah putusan majelis hakim,” jelasnya.
Sidang pendahuluan, kata Wakil Ketua DPW PPP Jabar ini hanya mendengarkan pembacaan Paslon nomor 3. Sidang selanjutnya akan digelar Selasa, 31 Juli 2018 pekan depan dengan agenda tanggapan termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Bogor, Panwas Kabupaten Bogor dan pihak terkait yakni Paslon nomor 2 Hadist.

“Setelah itu agenda nya putusan dismisal. Perkara ini lanjut atau tidak. Saya hakul yakin gugatan Paslon 3 di tolak merujuk syarat selisih suara yang di atur di UU Pilkada,” tegas Bacaleg PPP Nomor Satu Dapil III untuk DPRD Kabupaten Bogor ini.

Dalam persidangan tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra sempat merespons gugatan Paslon nomor 3. Saldi mengatakan, dari hasil
perhitungan baru versi paslon nomor 3, Jaro-Inggrid meraih 815.244 sedangkan Paslon nomor 2 Hadist 847.008.

“Anda bilang ada suara yg hilang. Berkurang 65 ribu lebih. Ini harus di buktikan. Kemana yg hilang ini karena tidak ada penambahan suara di klien saudara. Kok tiba-tiba menguap begitu. Harus dibuktikan. Tolong diberikan bukti. Kira-kira di sini perbedaannya antara perhitungan yg di buat KPU dan perhitungan yg di buat pemohon,” kata Saldi (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here