Berita Daerah Bogor Raya Headline Nasional News Pemerintahan 

Mahasiswa Gelar Aksi Unjuk Rasa Tuntut Bupati Jalankan Perda

65 Views

 

Bogor kabarindoraya. Com | Gelombang unjuk rasa terus terjadi. Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Central Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (CGMPB) kembali melakukan aksi. Mendesak Pemkab Bogor segera berbuat adil dan menjalankan Perda No 11 tahun 2012 dan Perbub No 63 Tahun 2017.

Gugatan CGMPB yang dilancarkan di kantor DPMPTSP dan SatPoL-PP setempat, belum juga mendapat respon positif dan mereka mengancam akan terus mengegalar aksi dengan mengerahkan masa lebih besar lagi, bila tuntutan tersebut tak segera dipenuhi. “Pemerintah belum juga berbuat adil, terhadap tuntutan masyarakat dan membiarkan tumpang tindih kebijakan,” kata egas Jujun selaku Korlap Selasa (10/9)

Menurut mereka, CGMPB akan kembali menuntut Dinas terkait, bila Perda No 11 tahun 2012 Dan Perbub No 63 Tahun 2017 teka segera dijalankan, hingga terwujudnya perekonomi masyarakat. Para demonstran memintah agar DPMPTSP segera membuka data Minimarket yang berizin dan mendesak agar SatPoL-PP segera melakukan penertiban pada minimarket yang terindikasi melanggar.

Mereka juga mendesak agar Bupati Bogor Ade Yasin turun tangan membenahi kekisruhan yang terjadi, karena dapat merugikan masyarakat. “Kami menilai tidak konsekwen menjalankan Perda yang dibuat,” tandas Taufik.

Dalam aksinya CGMPB di DPMPTSP, mereka ditemui Sekretaris DPMPTSP beserta kabid disana. Dalam pertemuan tersebut DPMPTSP berjanji akan memberikan data minimarket yang memiliki izin sekitar 2 minggu lagi. “Kami minta dimaklumi data akan disiapkan 2 minggu lagi dikarenakan data itu masih manual” ujar Taufik

Setelah mendapat respon meski baru barupa janji, satuan Aksi melanjutklan aksi mereka, CGMPB melanjutkan Aksinya di kantor SatPoL -PP. Mereka menuntut agar SatPoL -PP sebagai pengawas Perda dapat melakukan inspeksi serius terhadap minimarket yang terindikasi tak berizin dan melanggar aturan.

“Tuntutan kami tidak banyak, Kami hanya butuh pernyataan resmi dari SatPoL -PP agar segera melakukan inspeksi terhadap minimarket yang melanggar, bukan hanya berani pada PKL”, timpal Jujun selaku Korlap

“Besok kepastian akan kita berikan karena besok kabid yang membidangi ini adalah pejabat baru jadi besok baru akan kita diskusikan” ujar Perwakilan SatPoL-PP

Setelah mendapatkan jawaban dari dinas yang ditemui, CGMPB akan kembali lagi besok untuk mendapatkan kepastian dari dinas terkait hingga mereka membubarkan diri dengan tertib.

Lebih lanjut Pemerintah Kabupaten​ Bogor perlu penertiban sementara Moritorium dengan keberadaan minimarket ini terutama di 20 Kecamatan, seharusnya Dinas Pol.PP Melakukan Penegakan Perda Bersama dengan Dinas Perdagangan dan Industri (Disperindagin) juga perlu menjadi bahan kajian kebutuhan masyarakat menengah kebawah Moritorium ujarnya.(WanDen)

Related posts

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: