Bogor | Kabarindoraya.com

Belakangan ini pemerintah kota Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bogor sedang tidak harmonis dalam menjalankan tugasnya sebagai pemegang amanah rakyat, Hal ini gegara anggaran penangangan Covid-19 di Kota Hujan.

Kondisi tersebut, disayangkan oleh Ketua DPD Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kota Bogor Fathulloh Fawaid karena hal itu memperlihatkan adanya komuniaksi yang buruk.

“Ketidak harmonisan ini jelas membuat publik bingung, sekelas pemerintah kok perang dingin” kata Fathulloh.

Pria yang akrab dipanggil Sihol ini mengungkapkan, Kurang lebih 5 bulan Masa Pandemi Covid-19 di kota Bogor menyelimuti. Pro dan kontra dikalangan masyarakat terdampak tak berujung. Pemkot membentuk tim gugus tugas penanganan covid-19, DPRD membentuk Panitia Khusus (PANSUS) pengawasan anggaran covid-19 kota Bogor.

“Kami kira Langkah tepat tentunya, namun agaknya akhir-akhir ini dua lembaga dan dua tim ini sama-sama bingung, terutama soal anggaran,” tandasnya.

Tak cukup disitu, tegas dia, Seakan dua penyelenggara pemerintahan diatas tak paham terhadap peran, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban nya sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terakhir dirubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 dan peraturan dibawahnya (Banyak sekali).

“Seharusnya sebagaimana diatur pada pasal 57 dan seterusnya undang-undang diatas, Pemkot dan DPRD berjalan bersama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan mengutamakan kepentingan rakyat,”ujar Sihol.

Untuk itu, kata dia, Perseteruan seperti ini harusnya tidak perlu terjadi, andai Pemerintah Kota dan DPRD sadar kewajibannya. Masyarakat tidak butuh visualisasi konflik pemerintah yang masyarakat butuhkan solusi ditengah pandemi saat ini. Untuk itu, pihaknya meminta agar konflik ini disudahi, dan mari kawal proses penangangan Covid-19 dengan baik di Kota Bogor kalau ada yang bermain-main anggaran kawal ke proses hukum.

“Membahas anggaran Covid-19 yang mengakibatkan Pemkot dan DPRD “berantem”. Belanja tak terduga (BTT), ya jumlahnya ratusan milyar. Fungsi pengelolaan dan pengawasan harusnya terjalin harmonis itu kan uang rakyat. Melihat kondisi seperti ini rasanya sang empunya harus terlibat mengawal. Jadi, sudahi, fokus kedapan, kalau ada yang bermain sikat, dan serahkan ke penegak hukum,” pungkasnya.

mengutip ceramah KH. Zainuddin MZ. Allahummagfirlahum.

“.. Kita menghimbau kepada para Kebo, berhenti dah berantem supaya rumput tumbuh subur..,”tutupnya.(Redaksi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here