Bogor | Kabarindoraya.com

Massa aksi unjuk rasa organisasi Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kota Bogor melakukan aksi demonstrasi tuntut bubarkan tim Detektif covid dan evaluasi kinerja dinsos, dinkes di Gedung DPRD Kota Bogor. Jumat (17/07/2020)

Pada kesempatan tersebut, demonstran diterima oleh Anggota Komisi IV asal Fraksi Kebangkitan Bintang Restorasi (Partai Nasdem), Devie P. Sultani S.E dan komisi I Anna Mariam Fadhilah asal Fraksi PKS.

“Kami mengapresiasi gerakan teman-teman mahasiswa pancasila yang hari ini turun ke jalan untuk membela kepentingan masyarakat. Hal ini bukti adanya kepedulian yang tinggi”. Ungkap Anna Mariam F.

“Apa yang dituntut teman-teman sejalan dengan apa yang juga diinginkan DPRD, kita berada dalam arah yang sama. Bagaimana dana covid yang dianggarkan digunakan pada pos yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka.” Ucapnya.

Anna menambahkan bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD membentuk 2 pansus yaitu pengawasan anggaran covid dan dampak ekonomi sosial.

“DPRD telah membentuk Pansus yang merupakan bentuk keseriusan kami untuk melakukan pengawasan lebih kepada Pemerintah Kota Bogor. Saat ini pansus masih berjalan, apabila sudah selesai nanti, kami pasti akan mempublikasikan hasil pengawasan kami dan akan disampaikan di sidang paripurna yang dapat disaksikan oleh publik.” Tambahnya.

Jika kedepannya kami menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam temuan kami, bukan tidak mungkin kami menggunakan hak-hak yang ada di DPRD sebagai tindak lanjut dan berharap mapancas ikut mengawal segala proses agar tidak ada satupun yang kecolongan, maka untuk itu kami siap bergandengan dengan mapancas kota Bogor terkait polemik yang terjadi dalam penanganan covid. “Tutup nya.

Diakhir dialog Sekretaris Umum DPD mapancas Muhammad Ridho menyambut baik respon positif hal tersebut dan meminta peran aktif DPRD kota Bogor untuk mengevalusi kinerja Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

“Kami harap DPRD mengevaluasi kinerja dinsos dan dinkes (Kota Bogor) sebagaimana amanat reformasi birokrasi dalam kewajiban menjalankan keterbukaan informasi kepada publik.” Ucap Ridho.(Sihol/Rn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here