Mapancas : Trans Pakuan Kota Bogor Seperti Perumda Hantu

0
147

 

Kota Bogor | Kabarindoraya.com

Perusahaan Umum Daerah Transpakuan kota Bogor (Perumda Trans Pakuan) yang merupakan perusahaan dibidang Transportasi milik pemerintah kota Bogor menjadi sorotan publik. Dewan Pimpinan Daerah Mahasiswa Pancasila kota Bogor menyoroti dan mengkritik keras Transportasi Pakuan Kota Bogor yang dianggap tertutup dan minim informasi publik.

Hal tersebut disampaikan Fatholloh Fawait, Dia mengatakan bahwa Transpakuan sebagai perusahaan Daerah kota Bogor sangat buruk dalam menjalankan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pelayanan informasi publik.

“Seperti hantu, eksistensi Perumda Trans pakuan sangat samar.” Katanya

Dia mengungkapkan beberapa alasan mengapa Perumda Trans Pakuan kota Bogor seperti hantu. Pertama, alamat kantor Perumda yang tidak jelas keberadaannya. Kedua, berbeda dengan Perumda lainnya, Trans Pakuan tak memiliki halaman website resmi, padahal kota Bogor menerapkan konsep smart city.

“Bahkan sosial media instagramnya pun kami duga memberikan alamat palsu.” Ungkapnya

Masih kata sihol, biasa dia dipanggil. Perusahaan plat merah tersebut juga tidak menjalankan peraturan perundang-undangan khsususnya Pasal 14 Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) jucto pasal 16 Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tentang standar layanan informasi publik.

“Pun kemudian ditegaskan dalam Perda 3 tahun 2022 tentang Perumda Trans Pakuan Kota Bogor, pasal 75 ayat 6.” Katanya

Menurut nya, Direksi sebagaimana amanah perda tersebut harus mempublikasikan laporan tahunannya kepada masyarakat.
“Paling lambat 15 hari itu Direksi harus mempublikasikan, ya tapi mau publikasi bagaimana, website saja tidak ada. Kalau merujuk ke undang-undang KIP Direksi Bisa dipidana itu.” Cetusnya

Pihaknya pun berharap untuk menyehatkan Perumda Trans Pakuan meminta walikota Bogor mengoreksi dan mengevaluasi kinerja Direksi Perumda Trans Pakuan yang saat ini dipimpin Plt. Dirut Rachma Nissa Fadliya.

“Walikota harus segera mengevaluasi, jangan sampai ada kesan, tertutupnya Perumda ini menyembunyikan kebobrokan dan pelanggaran hukum.” Pungkasnya

(Redaksi)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini