Minimnya Sosialisasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Bogor Menuai Pro Kontra Orang Tua Calon Siswa

Kabarindoraya.com | Bogor - Beralihnya sistem dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada dunia pendidikan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor khususnya pada tingkat SMPN yang saat ini sedang berlansung, nampaknya selain menuai pro dan kontra juga amat sangat meresahkan para orang tua siswa umumnya.

Bagaimana tidak, lahirnya berbagai kebijakan strategis dilingkungan dunia pendidikan saat ini disinyalir selain terkesan dipaksakan juga tanpa persiapan yang matang dan minim sosialisasi dari pihak Dinas Pendidikan selaku leading sector dan pemangku kebijakan.

Meskipun sebuah sistem dibangun sedemikian rupa agar lebih safety; “konon katanya”untuk meminimalisir terjadinya “PUNGLI”, toh jalur afirmasi hingga penambahan kuota dan lain sebagainya masih menjadi celah bagi orang dalam untuk bermain.

Sayangnya Dinas Pendidikan tidak konsisten untuk memutus adanya mata rantai ” PUNGLI” ditubuh SMPN khususnya yang tersebar di empat puluh kecamatan yang ada," tandas Asep orang tua wali murid.

Masih menurut Asep ada beberapa item yang seharusnya menjadi warning dan sebagai atensi oleh dinas pendidikan Kab.Bogor saat ini kalau memang mau bersih-bersih, diantaranya 
a. Jual beli seragam.
b. Pungli perbulan dengan. berbagai modus operandi.
c. Alokasi penggunaan dana bos yang sangat rentan dan menjadi tranding topik dijajaran dunia Pendidikan Kabupaten Bogor (temuan BPK)
d. Iuran dana perawatan gedung dan lain-lain yang nilainya tergolong sangat fantastis dengan dalil rapat komite per tahun yang sudah barang tentu bertentangan dengan Permendikbud.

Sementara untuk jajaran SMPN umumnya pada saat penerimaan peserta didik baru, faktanya, masih di dominasi oleh pihak sekolah SD asal swasta yang terkenal berani meng up nilai raport akhirnya membuat calon peserta didik yang statusnya berasal dari SDN banyak tersingkir dari sisi nilai yang umumnya tergolong rendah.

Mengapa tidak dilakukan semacam tes, supaya real pinta orang tua siswa-siswi meluapkan kekesalannya pada sistem yang berjalan saat ini. Dengan adanya ketimpangan dari dua hal dimaksud kedepanya seharusnya bisa menjadi koreksi semua pihak, agar dapat melahirkan kebijakan yang berkeadilan bagi masyarakat secara umum. harus dipikirkan juga dampak negatif terhadap mental peserta didik, amanat konstitusi kan sudah jelas; setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali.(Redaksi/Win)

Lain hal kalau dunia pendidikan kita ini sudah berubah arah menjadi ajang bisnis semata. Tegasnya