Aceh l Kabarindoraya.com

Permusyawaratan Ulama Aceh melaksanakan Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam di Kabupaten Aceh Timur yang dilaksanakan di Aula Hotel Royal Idi pada Rabu, (16/09/2020) yang diikuti sebanyak 50 orang peserta yang terdiri dari para tokoh agama, masyarakat dan pemuda.

Menurut kepala Sekretariat MPU Aceh, H. Murni, SE, MM acara ini berlangsung selama satu hari penuh dengan membahas serta mendiskusikan mengenai fatwa dan Hukum Islam di Aceh Timur kepada para peserta dimana bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hal tersebut secara jelas dan untuk disampaikan kembali kepada masyarakat di Aceh Timur sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hukum islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dengan menghadirkan narasumber yakni Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II MPU Prov Aceh yakni Tgk. H. Faisal Ali dan Tgk. H. Muhitbutabari.

Lebih lanjut H. Murni menekankan dalam sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam lebih ditekankan kepada bidang kesehatan seperti Fatwa MPU Aceh nomor 13Tahun 2012 Tentang Imunisasi dan Vaksinasi, Fatwa MPU Aceh nomor 3 Tahun 2015 Tentang Vaksin Polio. Keputusan MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengunaan Obat bernajis dan Pelayanan Medis dalam Pandangan Islam, Fatwa MPU Aceh nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Stunting dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal dimana Imunisasi dan Vaksinasi menurut Fatwa MPU Aceh Hukum Dasarnya adalah boleh, pelakaksanaan imunisasi dan vaksinasi dilaksanakan setelah melakukan diagnosa yang memadai dan setelah ditemukannya vaksin meningitis yang halal maka tidak diperbolehkan lagi mengunakan vaksin yang mengandung unsur tidak halal.

Sementara untuk Keputusan MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengunaan Obat bernajis antara lain mengunakan obat bernajis dalam kondisi normal adalah haram. Mengunakan obat bernajis dalam kondisi dharurah dan hajah adalah dibolehkan sekedar kebutuhan.

Khamar murni dan sejenisnya adalah najis, haram digunakan untuk pengobatan. Khamar murni yang dilarutkan dalam bahan yang lain boleh digunakan selama tidak ada alternatif yang lain, pelayanan dan tindakan medis dalam kondisi normal oleh yang berlainan jenis adalah haram kecuali didampingin oleh mahram, suami, perempuan dan tidak terbuka aurat lebih dari keperluan kecuali penanganan medis dalam kondisi dharurah dan hajah oleh yang berlainan jenis diperbolehkan dan para tenaga mendis wajib menyampaikan informasi mengenai obat yang bernajis atau tidak kepada pasien.*** (Agam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here