Pejabat Pemrov Jabar Sibuk Lobi Posisi

BANDUNG – Pembahasan perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) tidak hanya membuat para wakil rakyat sibuk. Sejumlah pejabat Pemprov Jabar yang resah juga sedang disibukan dengan aksi kasak kusuk melobi koleganya di pemerintahan, demi mengamankan posisinya. Indikasi adanya pejabat titipanpun merebak di kalangan aktivis yang tak mau luput menyoroti komposisi jabatan yang bakal segera diisi itu.

Aroma lobi-lobi pengamanan jabatan itu ternyata bukan isapan jempol belaka. Ketua Pansus VIII DPRD Provinsi Jawa Barat, Didin Supriadin yang mengawangi perubahan SOTK mulai dari peleburan dinas, badan dan asisten di lingkup Pemprov Jabar itu, mengakui adanya kegiatan siluman itu.

Didin mengungkapkan, banyak pejabat teras Pemprov Jabar yang mencari pengamanan dengan melobi sejumlah pihak, terutama para anggota DPRD Provinsi Jabar. Mereka melakukan itu agar jabatannya tetap aman dan tidak terkena perombakan. “Saya harus mengungkap fakta bahwa memang banyak pejabat pemprov yang kasak-kusuk untuk mengamankan jabatan mereka. Mereka khawatir kehilangan jabatan dengan adanya perubahan SOTK baru yang saat ini sedang dibahas,” kata Didin di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Selasa (13/9).

Menurutnya, pejabat tersebut mengeluh ke anggota dewan di setiap komisi yang menjadi mitra kerjanya. “Ya yang dinas mitra kerja komisi. Mereka menghubungi teman-teman (anggota dewan) di komisi, kasak-kusuk,” ujarnya.

Tak hanya itu, sejumlah pejabat bahkan dinilai sudah terjebak konflik dengan memihak ke setiap kubu tertentu di tubuh Pemprov Jabar. Didin menyebut, sudah menjadi rahasia umum jika PNS di lingkungan Pemprov Jabar seperti terbelah karena adanya dua kekuatan.

Oleh karena itu, Didin meminta Gubernur Jabar Ahmad Heryawan bersikap objektif dalam menempatkan pejabat terkait rencana perubahan SOTK. Menurutnya, Heryawan jangan menempatkan seorang pejabat atau kepala dinas baru atas dasar suka dan tidak suka atau kedekatan.

Didin pun berharap, para pejabat yang dipilih harus berdasarkan keahlian, profesionalisme dan kompetensinya masing-masing. Didin menuturkan, dinas yang akan terkena peleburan di antaranya biro-biro, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Peternakan, Pertanian, Perkebunan, Dinas Bina Marga, PSDA, Badan Ketahanan Pangan, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Bapusipda) dan sejumlah dinas lainnya.

Didin menyebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berpotensi dipisah menjadi dua dinas. Selain itu, Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan kemungkinan dilebur menjadi satu dinas saja.

Dinas Pertanian dan Perkebunan pun berpotensi dilebur menjadi satu dinas sehingga sejumlah pejabat berpotensi kehilangan posisi akibat perubahan SOTK tersebut. “Oleh karena itu kami minta Pak Gubernur agar bisa menempatkan pejabat sesuai keahlian dan kompetensinya,” katanya.

Didin pun menjelaskan, Pansus VIII DPRD Provinsi Jabar yang dipimpinnya berkomitmen untuk membahas raperda perubahan SOTK di lingkungan Pemprov Jabar dengan serius. Bahkan, selain dari Pemprov Jabar, jika perlu pihaknya siap meminta masukan dari akademisi maupun pihak lain agar raperda SOTK benar-benar matang dan komprehensif. “Raperda SOTK ini bukan hanya soal komposisi organisasi dan personel, namun ini menyangkut masa depan Jabar. SOTK akan menentukan kinerja dan penyusunan APBD Jabar 2017,” pungkasnya. (boy)