Peningkatan Tata Kelola Pertambangan Timah untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan

Kabarindoraya.com | Jakarta - Kepala Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen), Prof. Dr. Reda Manthovani, menegaskan pentingnya tata kelola pertambangan timah yang bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada acara penutupan Rapat Koordinasi Sosialisasi Penegakan Hukum dan Pembenahan Tata Kelola Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (17/7).

Prof. Dr. Reda Manthovani menyampaikan bahwa sektor pertambangan timah memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, ia juga mengingatkan bahwa sektor ini memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial, seperti pencemaran, kerusakan hutan, dan konflik sosial.

“Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan RI berkomitmen untuk memastikan bahwa sektor pertambangan timah dikelola secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penegakan hukum dan pembenahan tata kelola pertambangan timah,” ujar Prof. Dr. Reda Manthovani.

Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk :

1. Mensosialisasikan pentingnya penegakan hukum tindak pidana korupsi pada sektor pertambangan.

2. Menginventarisasi dampak ekonomi dan sosial dari pertambangan timah dan mencari solusi terbaik bersama stakeholders terkait.

3. Menginventarisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bersangkutan dengan pertambangan timah dan mengkoordinasikan dengan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI.

Dalam kesempatan tersebut, JAM-Intelijen juga menekankan beberapa hal penting:

1. Pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran aturan pertambangan.

2. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap aktivitas pertambangan timah.

3. Peran serta masyarakat dalam pengawasan aktivitas pertambangan untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Acara ini dihadiri oleh pejabat tinggi daerah, termasuk Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Kepala Kepolisian Daerah, serta Bupati dan Walikota di wilayah hukum setempat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum
Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum. (Redaksi)