Penyertaan Modal Tak Henti  PDAM Tirta Tanjung Merugi Terus DPRD Kerja nya Apa, Tidur kah ?.

Kabarindoraya.com | Batu Bara - Selayang Pandang-  Perusahaan Daerah Air Minum  (PDAM). Tirta Tanjung diduga jadi bancakan pejabat di Kabupaten Batu Bara.

 Masyarakat pengguna manfaat kecewa, iuran tiap bulan di pungut, jika terlambat bayar akan di putuskan, namun untuk mendapatkan air bersih jauh dari kata layak. 

Dari mulai proyek penanaman pipanisasi dan pembaharuan mesin penghisap air nyaris tidak terdektesi dari kata transparan.

Rahman Warga masyarakat Kel Lima Pulu Kota ditemui diseputaran tempat tinggalnya Sabtu(31/8), saat dimintai tanggapan terkait pengawasan anggota Legeslatip, Batu Bara mengatakan .

" DPRD Batu Bara seharusnya  buat regulasi kontrak dan mekanisme PDAM, termasuk aturan Wanprestasi yang mengatur tentang pelayanan air bersih terhadap warga masyarakat pengguna air bersih, " jelas pelagan  PDAM Tirta Tanjung.

Ditempat terpisah ,lebih parah nya lagi, menurut informasi yang di himpun bahwa Plant master proyeksi PDAM lebih mengutamakan Komersial ketimbang melayani kebutuhan masyarakat (warga), sebab katanya lebih menguntungkan PDAM di bawah naungan Pemkab Batu Bara, namun laporan PAD tiap tahun tetap rugi juga.

Samsiah masih warga Kel Lima puluh kota blok VIII kepada tim belum lama ini mengatakan, "  sampai saat ini, warga masih mengeluhkan kwalitas dan  distribusi air bersih, menurutnya  Batu Bara meminta agar Pj Bupati Batu Bara mencopot Plt Dirut PDAM Tirta Tanjung Dudi, " pintanya.

Sementara itu, Puluhan Milyar penyertaan modal guna meningkatkan pelayanan distribusi air bersih PDAM Tirta Tanjung jadi sorotan, jangankan surplus, malah makin defisit alias Koleps.

Kami berharap  Pj Bupati dan pihak DPRD Batu Bara di minta lakukan Audit investigatif dengan tujuan tertentu atas penggunaan keuangan Negara/Daerah Batu Bara. 

" Kami menuntut pihak DPRD saat fungsi pengawasan harus benar, tidak ia saja dan setuju saja, apa lagi tidur, ini serius dan ambil tindakan tegas, " pinta warga ini.

Jika memang ada indikasi penyelewengan, maka lebih ditekankan penindakan ketimbang pencegahan yang mana agar setiap laporan penggunaan keuangan negara/Daerah Batu Bara setiap tahun nya tidak lagi menerima laporan Koleps. ( Tim,Rudi.Hrp).