PGM Jabar Minta Validasi BSU Diperbaiki

Kabarindoraya.com | Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) yang bertugas di Satuan Pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama baik Guru Madrasah atau Guru PAI. Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah terbit sejak Jum’at (4/12/2020).

Pemberian BSU bagi guru madrasah di masa pandemi Covid-19 bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan prestasi belajar peserta didik di masa pandemi Covid-19 serta untuk memberikan motivasi dan kesejahteraan Guru Madrasah Bukan PNS.

“Hasil verifikasi akhir, total ada 542.901 Guru bukan PNS pada RA/Madrasah yang akan menerima BSU. Juga ada 93.480 guru Pendidikan Agama Islam bukan PNS di Sekolah Umum. Jadi totalnya ada 636.381 guru bukan PNS pada satuan Pendidikan Islam yang akan menerima BSU,” jelasnya.

Sebelumnya, data real time Simpatika menunjukkan terdapat 617.467 guru honorer madrasah yang tercatat aktif mengajar pada Semester I tahun ajaran 2020/2021. Dari jumlah tersebut, baru 455.216 guru yang sudah mencatatkan nomor rekeningnya.

Persyaratan yang sudah disebutkan dalam Juknis BSU Madrasah dan akun Simpatika (S42b)  adalah memiliki nomor NIK, berpenghasilan kurang dari 5 juta rupiah, Bukan penerima program Pra Kerja, bukan penerima BSU lainnya, tercatat pada Emis, Simpatika atau Siaga Pendis yang telah direview oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan telah dipadankan dengan data penerima program Pra Kerja dan BSU lainnya melalui BPJS.

Ketua Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Provinsi Jawa Barat, Hasbulloh berharap dana yang sudah dicairkan guru madrasah dapat benar-benar membantu rekan-rekan guru madrasah di masa pandemi Covid-19. Namun begitu, ia menyayangkan proses verifikasi tidak bisa dimonitoring sehingga muncul dugaan BSU tidak proporsional dan tidak merata. Artinya banyak yang seharusnya mendapatkan, tetapi justru tidak menerima. Demikian juga sebaliknya.

“Dari kriteria diatas sudah jelas bahwa guru madrasah yang belum memenuhi persyaratan untuk menerima BSU. Akibat tidak ada monitoring, terjadi bantuan ganda (doble counting) dan ini mengakibatkan bantuan menjadi tidak tepat sasaran,” tanggap Hasbulloh.

Sebagaimana surat edaran tentang bantuan subsidi upah yang beredar, ternyata banyak guru yang sebenarnya tidak layak karena sudah mendapat bantuan BPJS dan Prakerja dia masih dinyatakan layak di Simpatika.

Akibatnya, para guru madrasah di Kota Tasikmalaya sempat resah dengan adanya pemanggilan terkait dana bantuan ganda. Apalagi, muncul informasi bahwa penerima harus mengembalikan dana bantuan tersebut. Hal ini terkait temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang mencatat sekitar 277 guru madrasah di Kota Tasikmalaya diindikasikan mendapat bantuan ganda dari pemerintah. Bantuan ganda tersebut mulai dari program Bantuan Subsidi Upah (BSU), Prakerja, hingga Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Ketua PGM Kota Tasikmalaya, Asep Rizal Asyarie menyebutkan data guru madrasah Kota Tasikmalaya diperkirakan hanya 277 guru yang terindikasi itu, adapun se-Jawa Barat totalnya 8.570 guru. Ia menegaskan agar jangan salahkan para guru saat terindikasi double, sebab dalam sistem yang disiapkan setelah melalui verifikasi, mereka semua layak menerima.

“Jika dugaaan itu benar, itu artinya bahwa pemerintah menunjukan ketidaksiapan data yang disajikan kepada para guru, siap yang layak dan tidak (seharusnya) dilakukan identifikasi data melalui NIK. Dan jika praduga itu tidak benar, maka cukup sudah hanya sebatas data base bahan pemerintah untuk di evaluasi lebih lanjut,” beber Asep.

Hasbulloh dan Asep Rizal meminta agar Kemenag dan pihak-pihak terkait berkomitmen dan melakukan kajian yang lebih valid sehingga kesalahan sistem tidak terulang yang akhirnya mempersulit guru. PGM Jawa Barat juga meminta agar pihak-pihak terkait secara intens mengawal hal ini, jangan sampai di tahun mendatang insetif tidak tercover lagi. (*)