Pj. Bupati Bogor Minta Perangkat Daerah Serius Wujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Bogor Melalui PUG

Kabarindoraya.com | Bogor - Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri meminta jajaran perangkat daerah untuk serius mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Bogor melalui Pengarusutamaan Gender (PUG). Menurutnya PUG bukan lagi sekadar konsep, melainkan sebuah strategi penting dalam mewujudkan kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan.

Demikian dikatakan Bachril Bakri saat membuka kegiatan Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan sosial tahun 2024 dengan tema evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Anugerah Parahita Ekapraya, sekaligus peluncuran “Si Aktif Bogor”, di Grand Pesona Hotel, Caringin, Selasa (5/11).

Turut mendampingi Pj. Bupati Bogor, Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Bogor, RR. Indah Dewi Pangesti Bachril. Hadir Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat, para kepala perangkat daerah, perwakilan Direktur RSUD, perwakilan BJB Cabang Cibinong, perwakilan Bank Tegar Beriman, Ketua IWAPI Kabupaten Bogor, Ketua GOW Kabupaten Bogor.

Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri mengatakan, di balik jargon dan definisi PUG memiliki manifestasi nyata dalam berbagai kebijakan dan program yang menyentuh kehidupan masyarakat. Perangkat daerah harus memahami pentingnya revitalisasi kelembagaan PUG dan penerapan prinsip gender pada tujuh proses pembangunan.

“Bukan hanya sekedar mengumpulkan data yang diperlukan untuk penilaian kinerja Anugerah Parahita Ekapraya (APE), namun serius dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Bogor,” kata Bachril.

Bachril menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendukung upaya peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Kabupaten Bogor, dan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

“Komitmen ini menjadi dasar pelaksanaan pengarusutamaan gender, untuk mencapai kabupaten yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan,” jelas Bachril.

Bachril menuturkan, PUG bukan hanya tentang perempuan, tapi juga tentang laki-laki. Ini tentang membangun masyarakat yang adil dan setara bagi semua orang, melalui proses kegiatan analisis gender, ke dalam program dan kegiatan dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. PUG bukan hanya program semata, melainkan bagian integral dari seluruh kegiatan pembangunan yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Saya berharap, dengan kegiatan ini terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman dan komitmen seluruh perangkat daerah di kabupaten bogor terkait Pengarusutamaan Gender (PUG),” ujar Bachril.

Pada kesempatan tersebut, Pj. Bupati Bogor juga meresmikan “Si Aktif Bogor” yang merupakan sistem yang akan mengoptimalkan pemberdayaan perempuan Kabupaten Bogor, melalui peningkatan komitmen stakeholder multipihak dalam percepatan pemberdayaan perempuan yang mendukung ketahanan keluarga menuju keluarga berkualitas.

“Melalui “Si Aktif Bogor”, kita bersama-sama berkomitmen untuk membangun keluarga yang berkualitas dan tangguh. Dengan memberdayakan perempuan, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, namun juga memperkuat fondasi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat,” tandas Bachril Bakri.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti menyebutkan, ada lima arahan presiden yang harus kita laksanakan bersama-sama. Pertama adalah peningkatan peran perempuan dalam kehidupan usaha berperspektif gender. Kedua adalah peningkatan peran perempuan dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Ketiga adalah penurunan angka pekerja anak. Keempat penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan terakhir adalah penurunan angka perkawinan anak.

“Lima arahan presiden ini tentu menjadi dasar bagi kita semua Untuk bersama-sama mengatasi berbagai permasalahan perempuan dan anak di Provinsi Jawa Barat,” kata Siska.

Ia menambahkan, kemudian perlu ada kolaborasi multipihak untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan di Jawa Barat terutama di Kabupaten Bogor. Mengapa kita mendorong pertumbuhan ekonomi ini lewat perempuan. Karena jika perempuan sudah berdaya secara ekonomi, maka tidak akan kemana-mana, pasti untuk kepentingan keluarga, untuk kesejahteraan keluarga..(Redaksi 01)