CIBINONG Kabarindoraya.com |

Batalnya Tender pengerjaan konstruksi pembangunan Hotel Sayaga tahap 1 (tender ulang) milik pemerintah kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong oleh PT Sayaga Wisata Bogor menjadi pertanyaan banyak pihak,Pasalnya pihak Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa (ULPBJ) sudah meloloskan Satu dari Enam peserta tender,Lalu kenapa ini tidak bisa dilanjutkan.

Direktur utama (Dirut) PT Sayaga Wisata, Supriyadi Jufri ketika di konfirmasi Via WhatsApp Jumat (29/5) menjelaskan, Hasil diskusi dengan pihak terkait yang selama ini menjadi rujukan pihak Sayaga disarankan utk menunggu fatwa tertulis terlebih dahulu dari instansi berwenang sebelum melakukan penetapan,  mengingat rekomendasi tertulis yang dibutuhkan sayaga tidak dapat ditentukan kapan terbitnya, sedangkan disisi lain jadwal lelang sudah berkali-kali diundur dan menimbulkan banyak pertanyaan maka untuk memberikan kepastian kepada peserta lelang,

“PPK. KPA dan PA memutuskan untuk membatalkan hasil lelang dan akan mengambil sikap setelah mendapat saran/legal oponion secara tertulis dari instansi terkait yang selama ini menjadi rujukan PT.Sayaga Wisata yaitu,LKPP, BKPP atau Kejaksaan, karena ini menyangkut Peraturan Bupati (Perbup) maka juga melibatkan Kabag Per UU Setda,”Ungkap Supriyadi Jufri.

Lebih lanjut Ia menjelaskan,Yang jadi bahan perdebatan adalah peraturan Kepala Daerah tentang pengadaan barang dan jasa khusus untuk BUMD, apakah otomatis berlaku atau tetap pakai Perdir selama Perbupnya belum ada.. Pokja bicara teknis lelang,  dan itu memang sudah ada hasilnya.. Tapi ada PP 54 yang masih menimbulkan  perdebatan walaupun di banyak daerah peraturan kepala daerah  rata-rata terbit setahun atau 2 tahun setelah PP 54,

“Salah satu contoh seperti DKI yang baru menerbitkan PerGub pengadaan barang BUMD 2 tahun setelah pp 54 terbit, atau Bandung yang menindaklanjuti pp 54 dengan menerbitkan perGub yang isinya menetapkan aturan Barjas BUMD ditetapkan dalam peraturan direksi,  nah karena masih ada perdebatan , Sayaga masih menunggu saran/pendapat tertulis dari 4 instansi diatas,”paparnya.

Ketika disinggung Berdasarkan Pepres No. 16 Tahun 2018, bagian keenam Pasal 13 ayat 1 poin C.adalah “Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang dan Jasa  memiliki tugas Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia ” Dirinya menampik dan mengatakan  Perpres untuk KLDI (kementrian/lembaga/dan  Instansi pemerintah)  ,

“BUMD tidak kesana acuannya, bahkan BLUD saja ada pengecualian,Walaupun rata-rata Perdir yang dibuat BUMD isinya mengadopsi aturan perpres,PP54 saja menegaskan Barjas BUMD diserahkan ke Kepala Daerah,Makanya di Sayaga ada penetapan syarat 10 persen dana di rekening, dan di RSUD pake 20 persen , yang tidak ada di Perpres,”tandasnya.

Sementara itu Kepala ULPBJ kabupaten Bogor,Bambam Setia Aji ketika dikonfirmasi terkait gagalnya tender hotel Sayaga hingga berita ini turunkan enggan memberikan keterangan.(Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here