Proyek Tanpa Papan Informasi Menurut keterangan sejumlah pekerja, proyek dimulai sejak pertengahan Desember 2025. Namun hingga April 2026, bangunan belum selesai. Lebih jauh, di lokasi proyek tidak ditemukan papan informasi resmi. 

“Saya kerja di sini kurang lebih sudah dua bulan. Tidak melihat papan proyek selama bekerja. Jumlah pekerja di sini sekitar 400 orang,” ujar salah seorang pekerja.

Dinas terkait bersama bersama unsur Kecamatan Parung, TNI-Polri, dan Satpol PP, melaksanakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini menempati badan jalan di kawasan Pasar Parung. Langkah ini diambil untuk mengembalikan fungsi jalan sebagai fasilitas umum sekaligus mengurai kemacetan yang kerap dikeluhkan masyarakat.

Anehnya lagi, kasus Korupsi Kominsa Simeulue ini tidak ditemukan adanya mark-up, kegiatan fiktif, atau suap-menyuap antara pelaksana dengan pihak Dinas. 

Dalam peninjauan yang turut diunggah melalui akun Instagram resminya, Jaro Ade hadir bersama Anggota DPRD, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, perwakilan dinas terkait, Camat, Danramil, serta Kepala Desa Gobang. Ia menegaskan bahwa jembatan yang ambruk merupakan akses vital bagi warga, sehingga perbaikan akan segera dipercepat.

Kehadiran Ipda Heru Siagian di lokasi pelayanan bertujuan memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya keluhan atau komplain dari masyarakat yang sedang mengurus administrasi kendaraan maupun SIM.

Sekretaris IKA PMII Pakuan, Nurisman Iskandar yang biasa disapa Boti, memberikan analisis tajam terhadap situasi carut-marut penataan ini. Menurutnya, Pemerintah Kota Bogor terjebak dalam "Paradoks Estetika", di mana keindahan visual kota lebih diprioritaskan daripada keberlangsungan hidup warganya.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan ketepatan sasaran data penerima bantuan serta mendukung keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat Universal Health Coverage (UHC) di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto.

Kegiatan yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan dan khidmat ini dilaksanakan di Sekretariat Kwarran Cariu, serta dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus kwartir ranting setempat.

Momentum hari jadi yang mengusung semangat “Kolaborasi Sumut Berkah, Satu Kolaborasi, Sejuta Energi” ini menjadi pengingat pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong kemajuan daerah.

Kegiatan sosial ini melibatkan antusiasme yang tinggi dari anggota Pramuka Penegak se-Kwartir Ranting Cariu. Selain para anggota, kegiatan ini juga didukung penuh oleh para Pembina dan unsur Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran) yang turut serta berpartisipasi aktif.

Kunjungan tersebut menyoroti perubahan kawasan yang sebelumnya dikenal semrawut menjadi lebih tertata dan layak huni.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), Ariawan, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan sektor pendidikan.

Jaro Ade hadir bersama anggota DPRD Kabupaten Bogor didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Camat Rumpin, Kepala Desa Gobang. Kunjungan Wabup Jaro Ade merupakan bentuk respons cepat Pemkab Bogor terhadap bencana yang mengganggu akses dan aktivitas masyarakat, di Rumpin.

Sehari sebelumnya, jembatan yang berada di RT 01 RW 04 itu dilaporkan mengalami retak di bagian tengah. Namun pada Rabu (15/4), kondisi konstruksi memburuk hingga tiang penyangga utama patah dan akhirnya terbawa derasnya arus sungai.

Banjir terjadi setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur selama beberapa jam. Air dengan cepat meluap dan menggenangi akses jalan serta area pertokoan, sehingga mengganggu aktivitas warga maupun pengguna jalan.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa kolaborasi lintas daerah dan sektor menjadi kunci utama dalam menjawab persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan bersama.

Hal tersebut juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Bupati Bogor, Rudy Susmanto dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Argumen pembubaran ini kian valid melihat performa Kejaksaan Agung (Kejagung) yang kini jauh lebih "ganas" ketimbang KPK. Di bawah kepemimpinan saat ini, Kejagung berhasil menguliti mega-skandal dengan nilai kerugian negara fantastis—mulai dari kasus Jiwasraya, Asabri, hingga skandal tata niaga Timah yang mengguncang ekonomi nasional. Kejagung membuktikan bahwa tanpa embel-embel superbody, koruptor kelas kakap bisa ditekuk.

Mediasi digelar di Pengadilan Negeri Serang, Kamis (16/4/2026). Kuasa hukum penggugat, Andi Hadi,SH, Robi,SH,MH dan H.Sahra, SH menyebut pihak tergugat menolak gugatan yang diajukan kliennya.

Dalam kesempatan tersebut, berbagai program strategis turut menjadi fokus pembahasan, di antaranya program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna menunjang konektivitas dan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok.