Soal Huntap di Kabupaten Bogor Bagian Barat Disorot Anggota Komisi V DPR-RI: Mulyadi Akan Sampaikan Hal ini Ke Dirjen Perumahan

Bogor | Kabarindoraya.com

Bogor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) dan Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Jawa barat, kini menjadi Sorotan Anggota Komisi V (Empat) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Membuat dirinya angkat bicara. Pada Rabu (04/07/2023).

Pasalnya pada pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Kecamatan Cigudeg dan Sukajaya, Kabupaten Bogor tersebut itu sebelumnya pemabgianya dinilai tidak adil. Ada rumah warga sebagai korban yang Tersapu oleh bencana alam Banjir dan Longsor pada 1 Januari 2020 silam.

Namun, padahal kata Mulyadi pembangunan tersebut itu dari Kementerian (APBN) Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Atau pun dari Anggaran Pendapatan Belanja Darah (APBD) Kabupaten Bogor.

Sebanyak 467 Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana beberapa waktu lalu yang dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Untuk Huntap penerima di Kecamatan Cigudeg dan Sukajaya. Tapi hal itu masih di temukan warga yang rumahnya Tersapu bersih oleh Banjir Bandang tersebut belum kebagian,”ujarnya

Pembagian serahterima Konci Huntap yang di laksanakan di aula kantor Kecamatan Cigudeg. Pada Jum’at 23 Juni 2023 kemarin oleh DPKPP dan BPBD Kabupaten Bogor. Dengan jumlah 467 unit Huntap.

“Mulyadi menjelaskan, iya semestinya dinas terkait atau pihak terkait turun langsung, dan mendata secara detail beserta fisik mana yang masuk dalam secara Prioritas itu semestinya di dahulukan jangan sampai menjadi tumpang tindih,”kata Mulyadi

Lebih lanjut masih kata Mulyadi Anggota Komisi V DPR-RI mengungkapkan, “Iya ini jelas miris saya mendengarnya. Apa lagi bicara soal nasib mereka.

Disisi lain itu seperti yang di alami Desa Malasari, Bantarkaret, Curugbitung Kecamatan Nanggung. Yang belum kunjung ada exsen pembangunan dari dinas terkait.

Dan hal itu di alami juga oleh warga Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya, begitupun Desa Sukamaju dan Sukaraksa Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor. Yang masih ratusan warga penerima itu belum mendapatkan Huntap hal itu menjadi PR Pemerintah daerah provinsi maupun pusat. Ia mengatakan nanti saya akan follow up kepada Kementerian.

Karna kenapa alaasannya ini harus berapa lama lagi mereka menanti Huntap sehingga dihuni dengan baik.

Kemudian, dia mengatakan dan berapa lama lagi mereka menanti kejelasan soal Huntap tersebut, yang kini masih di temukan ada warga belum kebagian. Kasihan mereka selama ini mesti mengontrak dan mereka setiap bulanya itu ada pengeluaran,”tegas Mulyadi

Mulyadi menegaskan perlu saya ingatkan juga, hal ini agar dinas terkait atau pun pihak terkait, perlunya ketelitian saat mendata jangan sampai korban dibiarkan begitu saja,”sambung Mulyadi

Nanti saya akan coba sampaikan ke Dirjen bagian perumahan, dan ia pun berharap kepala desa minta waktu audensi ke DPR RI, lebih itu bagus karena ada berita acara audensi,”ungkapnya

(Dede Surya)