Bogor | Kabarindoraya.com

Program Sekolah Ibu yang menuai polemik dan sorotan dari berbagai pihak, disikapi serius oleh Kecamatan sebagai pihak pelaksana dan Pengguna Anggaran (PA) program tersebut. Camat Bogor Barat, Pupung W Purnama mengatakan, Sekolah Ibu yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Bogor Barat baru satu angkatan, dari total rencana 3 angkatan di tahun 2018. Setiap satu angkatan terdapat 20 kali pertemuan dan sampai saat ini sudah 7 kali pertemuan.

“Alokasi anggaran yang disiapkan adalah Rp 20 juta setiap angkatan, dan dana itu seluruhnya dialokasikan untuk masyarakat peserta Sekolah Ibu, tidak ada honor untuk pihak Kelurahan dan Kecamatan. Alokasi dana itu untuk biaya pengganti transport warga, biaya snack dan para tutor,” kata Pupung kepada wartawan, Kamis, (9/8/18).

Dalam proses perencanaannya, lanjut Pupung, Kecamatan sudah mengusulkan sejak awal, terutama ketika dibahas di DPRD dalam publik hearing bersama Komisi A dan B, sehingga ditetapkan APBD anggaran tahun 2018, dan saat ini sudah direalisasikan. Sedangkan untuk pengajuan alokasi di tahun 2019, memang terjadi peningkatan, sebab ada penambahan alokasi untuk snack, untuk pembelian ATK peserta, sedangkan untuk transport dan honor tutor tetap tidak berubah. Jadi untuk di tahun 2019 juga tidak ada alokasi honor bagi pegawai Kelurahan maupun Kecamatan.

Lebih lanjut Pupung menjelaskan, Untuk tahun 2019 akan ada penambahan jumlah angkatan, kalau 2018 ada 3 angkatan, maka di 2019 menjadi 4 angkatan. Untuk anggaran di 2018 setiap angkatan sebesar Rp 20 juta setiap Kelurahan dan di 2019 meningkat jadi Rp 30 juta setiap Kelurahan untuk satu angkatan. Ini terjadi di 68 Kelurahan se-Kota Bogor,” jelasnya.

Terkait kewenangan, Camat menegaskan bahwa dalam melaksanakan program Sekolah Ibu, merujuk kepada Peraturan Walikota nomor 36 tahun 2018 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Walikota nomor 26 tahun 2008 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

“Jadi sudah diatur kewenangan Camat sebagai Pengguna Anggaran (PA) karena Camat sebagai SKPD sebagai PA dan setiap tahun selalu di audit oleh BPK. Semua kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan yang selama ini dijalankan, dilaksanakan seperti, BOP RT, RW, LPM dan anggaran pembinaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya Lurah selalu PPTK,” tegasnya.(Gie)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here