TB Nasrul Bahagia Namun Waspada Atas Kenaikan Belanja Infrastruktur 2017

TB Nasrul Bahagia Namun Waspada
Atas Kenaikan Belanja Infrastruktur 2017

Cibinong, kabarindoraya.com

Salah satu tokoh Bogor dari penyedia jasa konstruksi, TB Nasrullah Ibnu HR menyambut baik rencana kenaikan anggaran infrastruktur jalan dan jembatan di tahun 2017 sebesar lebih dari 20 persen yakni Rp1,2 triliun. Namun Nasrul juga menyarankan agar Dinas Bina Marga juga melakukan perbaikan teknis di jajaran internalnya.

“Artinya peningkatan anggaran ini harus disambut gembira. Saya sebagai pelaku penyedia jasa konstruksi menyambut bahagia dengan adanya peningkatan anggaran infrastruktur jalan dan jembatan. Ini patut diapresiasi karena ada keinginan penuh dari pemerintahan daerah memajukan daerahnya di sektor infrastruktur dasar,” kata Bendahara Gapensi Jawa Barat ini saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (10/11/2016).

Menurut mantan Ketua Kadin Kabupaten Bogor ini, peningkatan anggaran itu harus dibarengi dengan perbaikan di jajaran internal pemerintah khususnya Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP). Pertama, segera dibuat perencanaan yang benar dan akurat oleh DBMP agar kesalahan dan keanehan pelaksanaan pekerjaan yang terjadi tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali.

“Kami di asosiasi penyedia jasa konstruksi sudah seringkali mengingatkan hal ini, namun rasanya perbaikan itu belum terasa khususnya di perencanaan pekerjaan. Ini membuat kinerja pihak ketiga terbebani karena harus menghitung ulang kembali pekerjaan karena seringkali antara perencanaan yang diberikan ke kami tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar mantan Ketua Gapensi Kabupaten Bogor.

Saran kedua, lanjut pria flamboyan ini, penetapan Harga Pokok Satuan (HPS) harus cermat dari pagu anggaran proyek kegiatan. Penetapan HPS yang dinilai tak cermat ini sempat diprotes asosiasi Gapensi Kabupaten Bogor dengan alasan tidak realistis. “Akibat penetapan HPS yang kurang cermat, ada pekerjaan yang nilainya turun 30 persen dari pagu. Ini membahayakan dan sulit diterima akal sehat,” imbuhnya.

Saran ketiga adalah lelang pekerjaan harus sudah dimulai di awal Februari agar pelaksanaan pekerjaan berjalan tepat waktu.

“Selama ini lelang pekerjaan selalu lewat dari Februari sehingga membuat pelaksanaan pekerjaan juga termakan waktu karena lambannya proses perencanaan yang berujung lambat masuk di pelelangan pekerjaan. Idealnya harus di bulan Februari agar pekerjaan bisa terlaksana baik,” tutur Wakil Ketua 1 Bidang Jasa Konstruksi Kadin Jawa Barat.

Jika tiga poin tersebut dilakukan, Nasrul berharap membengkaknya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang terjadi di tahun 2014 dan 2015 tidak terulang kembali. Alur proses pekerjaan proyek yang tidak ideal mengancam kenaikan silpa.

“Kalau lelang lambat karena perencanaan dari dinas teknis yang lambat dimasukkan lelang berpotensi menaikkan silpa karena serapan anggaran lemah dan ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi lemah. Padahal naiknya daya beli adalah salah satu indikator peningkatan IPM,” tandas ayah 4 anak ini.(Sofwan / Herry Keating)