Berita Daerah Bogor Raya Headline Hukum Kab Bogor Kabar Daerah Nasional News Pemerintahan Teropong Warga 

Terkait Laporan Fiktif Dana Desa Kejaksaan Jebloskan Mantan Kades Ke Penjara

217 Views

Bogor Kabarindoraya.com |

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor berhasil membongkar kasus Mantan Kades Tamansari (Adg- Red)dan langsung di jebloskan ke tahanan Pondok Rajek jumat, 21/2.

Dari hasil penyelidikan, saat tersangka menjabat Kades Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor nekat memaikan dana desa sebesar ar Rp 500 juta dan melakukan Laporan fiktif.

Alhasil dana yang di peruntukan untuk membangun jalan Desa tersebut tidak tepat sasaran.hingga pada akhirnya setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kejaksaan bahwa dana tersebut di pakai untuk membangun Rumah tersangka Adg.

Demikian disampaikan kasie pidana khusus kejaksaan Negeri Cibinong Rolando Ritonga dalam siaran pers jum,at 21/2 di kantor kejaksaan Cibinong
Menurutnya

“Setelah diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ternyata laporan anggaran dana desa yang cair pada termin ke 3 tahun 2018 tersebut fiktif, hingga aparat adhyaksa menahan tersangka Adg pada Kamis sore kemarin dan menjebloskannya ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pondok Rajeg, Cibinong,” ujarnya

Dijelaskan Rolando, modus tersangka mantan Kades Adg ini adalah dengan membuat laporan fiktif pembangunan jalan dan lainnya, hal itu pihak kejaksaan ketahui setelah mendapatkan laporan dari Inspektorat Kabupaten Bogor dan menyelidikinya lebih lanjut.

“Tersangka Adg sudah mengakui tindak pidana korupsinya sebesar Rp 500 juta , bahkan tersangka sudah mengembalikan uang sebesar Rp 170 juta dan surat akte jual beli (AJB) rumah miliknya,” paparnya.

Walaupun tersangka Adg sudah mengakui dan berupaya mengembalikan kerugian negara, lanjut Rolando, kasus tindak pidana korupsi ini tetap dilanjutkan dan mengenakan tersangka dengan Undang – Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto UU nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Dengan ancaman hukuman penjara minimal selama 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 750 juta,” terangnya.

Untuk diketahui, hingga awal tahun 2020 ini, selain mantan Kades Adg, beberapa pelaku tindak pidana korupsi maupun pungutan liar (Pungli) juga akan menyusul ditahan.

“Kalau untuk Kades ada dua orang, selain Adg juga ada Kades lainnya akan disidangkan ke meja pengadilan karena melakukan tindak pidana pungutan liar. Total dari tahun 2019 hingga saat ini kami sudah mengungkap tujuh orang yang melakukan tindak pidana korupsi,” tutur Rolando.

Saat yang bersamaan , Kasie Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Juanda berharap kasus tindak pidana korupsi Kades Adg ini menjadi pembelajaran dan tidak terulang lagi di desa – desa lainnya di Bumi Tegar Beriman.

“Mudah-mudahan penahanan Kades Adg ini jadi yang terakhir dan Kades lainnya belajar dari kasus ini, karena kalau masih nekat melakukan tindak pidana korupsi maka kami akan tindak. tegas tutur Juanda. (Dauri)

Related posts

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: