Warga Kota Bogor Laporkan Lahan Fasos Fasum Diserobot Mapia Tanah, Pemkot Cek Ke Lokasi

Kabarindoraya.com | Bogor – Pemerintah Kota Bogor melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Alma Wiranta menegaskan setelah adanya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 13 tahun 2009 tentang Penyediaan dan penyerahan Prasarana, sarana, utilitas perumahan dan pemukiman, maka kepastian hukum atas hak warga, kewajiban pengembang dan hak pemerintah daerah telah menjadi terang benderang.

"Kolaborasi dan semangat kita untuk menyelesaikan persoalan terhambatnya penyerahan PSU terhadap perumahan dan pemukiman, karena berbagai kendala sekaligus memberantas mafia tanah yang masih banyak berkeliaran yang sering meresahkan dan membuat gaduh administrasi pemerintah, ini akan ditertibkan pada tahun 2025" kata Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Sabtu (22/2).

Ia menuturkan bahwa regulasi daerah yang dibentuk antara Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor tentunya memastikan payung hukum dapat hadir memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat Kota Bogor, dengan banyaknya pengaduan warga kepada pemerintah Kota Bogor khususnya meminta pelayanan Bagian Hukum dan HAM terhadap penyalahgunaan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum), maka Alma Wiranta menyampaikan bahwa secara umum pandangan pemetaan persoalan tanpa diskriminasi, primordialisme dan kriminalisasi terhadap pemilik dan penguasaan tanah tetap dikedepankan.

"Saya telah menerima beberapa laporan warga sekaligus datang ke lokasi yang dimaksud, dan ternyata didapatkan informasi yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan terkait PSU yang seharusnya masuk ke negara aset milik pemerintah daerah namun belum ditindaklanjuti, karena ada fraud dan intimidasi pihak lain," tegas Kabag Hukum dan HAM yang juga sebagai Ketua Majelis Pengawas Notaris Kota Bogor.

Bahwa salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik masyarakat Kota Bogor adalah urusan sengketa tanah, termasuk fasos fasum yang dibiarkan tanpa ada kepastian informasi, sehingga konflik yang berlangsung cukup lama sebagai pembiaran menjadi pintu masuk bagi oknum mapia tanah yang bekerjasama dengan pengembang mencari celah hukum.

"Kerugian pemerintah daerah dan masyarakat Kota Bogor terhadap aset-aset yang seharusnya dapat dimanfaatkan warga, akan kami perhatikan serius dan tingkatkan tindakan formilnya agar mendapat legalitas, pemkot Bogor bersama dengan lembaga yang berwenang akan mengambil langkah konkrit terkait hal ini agar kedepan dapat menuntaskan persoalan substansi dengan terlibat langsung melalui upaya litigasi dan nonlitigasi.” Tutup Alma Wiranta yang berkomitmen meningkatkan PAD dari sektor aset BMD Kota Bogor. (Abah Tataros)