Terkait Masalah PPDB di SMP Negeri di Kabupaten Bogor Menuai Kerancuan..!!

Oleh : Jajang Nurjaman 

Koordinator CBA

1. CBA meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Bogor, Pemprov Jabar, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan transparansi dalam proses PPDB, terutama Informasi mengenai sistem zonasi, kriteria seleksi, dan prosedur penerimaan siswa harus jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.Hal ini dapat mengurangi spekulasi dan kebingungan yang mungkin timbul, Seperti yang terjadi di kecamatan Cibinong yakni seperti di SMPN 1,SMPN 2, SMPN.3 juga SMPN 4 Cibinong banyak sekali laporan orang tua calon siswa keluhkan terkait PPDB SMP Negeri tahun 2023 ini,dan juga di wilayah kecamatan lainnya yang ada di kabupaten Bogor.

2. Selanjutnya terkait Komunikasi: Pemerintah Daerah kabupaten Bogor dan Pemprov Jabar harus meningkatkan komunikasi dengan orang tua calon siswa. Penjelasan yang jelas mengenai perhitungan zonasi, kebijakan penerimaan, dan persyaratan harus disampaikan dengan baik kepada masyarakat. Pihak berwenang juga dapat mengadakan pertemuan atau sosialisasi untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran orang tua.

3. Kemudian yang paling penting terkait pengawasan, harus diperkuat. Pihak Pemprov dan Pemda harus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap proses PPDB. Pihak berwenang harus memastikan bahwa tidak ada praktik korupsi, manipulasi, atau pungli dalam penerimaan siswa. Pendekatan yang tegas dan tindakan hukum terhadap oknum yang terlibat dalam pelanggaran tersebut harus diambil.

4. Pemerintah Daerah dan Pemprov Jabar juga harus melakukan evaluasi rutin terhadap sistem PPDB. Dalam evaluasi tersebut, perhatian khusus harus diberikan pada keadilan, efektivitas, dan kepuasan masyarakat. Temuan dari evaluasi harus dijadikan dasar untuk perbaikan dan peningkatan sistem pada PPDB berikutnya.

5. Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat juga harus memperbaiki dan meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan sekolah-sekolah. Hal ini akan membantu memastikan keterpaduan dan kesesuaian antara kebijakan penerimaan siswa dengan kapasitas sekolah yang tersedia.

6. Terakhir, baik Pemda kabupaten Bogor dan Pemprov Jabar serta pemerintah pusat harus menyadari pentingnya inklusi dan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan PPDB. Melibatkan orang tua, guru, dan komunitas pendidikan dalam diskusi dan konsultasi dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan adil.