Terkait UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tidak Berbanding Lurus di Kabupaten Bogor

4
11607

Bogor | Kabarindoraya.com

Menurut UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya.

Penghasilan tetap ini bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan untuk Desa.

Namun, tidak sedikit yang menganggap bahwa penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan hal yang kontroversial.

Ada yang berpendapat bahwa penghasilan tersebut terlalu tinggi, sementara yang lain mengatakan bahwa penghasilan tersebut masih terlalu rendah mengingat tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Namun, yang pasti adalah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan hak yang harus dipenuhi.

Sebagai pemimpin dan pelayan masyarakat di Desa, mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya.

Oleh karena itu, memberikan penghasilan tetap yang layak dan sesuai dengan tugas yang diemban adalah suatu keharusan.

Sebagai masyarakat, kita harus menghargai dan menghormati pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Selain memberikan penghasilan yang layak, kita juga dapat membantu mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga Desa kita dapat berkembang dan masyarakatnya dapat sejahtera.

Sebelumnya telah dikabarkan bahwa, keluhan dari para staf pemerintahan Desa di Kabupaten Bogor terus bergema di media sosial.

Di mana mereka, staf pemerintahan Desa menuntut hak yang sudah seharusnya mereka terima, yaitu gaji.

San hal tersebut mencuat lantaran belum ada kejelasan mengapa gaji staf pemerintahan Desa belum cair selama tiga bulan terakhir.

Sedangkan di sisi lain, para pejabat lain di Kabupaten Bogor sudah menerima gaji mereka.

Tidak hanya itu, anggaran Dana Desa (ADD) juga belum jelas penggunaannya, yang sudah hampir empat bulan tidak juga kunjung cair.

Sehingga para perangkat Desa merasa sangat tertekan dengan situasi tersebut lantaran mereka juga memiliki keluarga yang harus dihidupi dan dipenuhi kebutuhan sehari-hari.

Seperti yang diungkapkan salah satu anggota paguyuban perangkat Sekertaris Desa (Sekdes) Kecamatan Cigudeg, Sahrul yang turut mengeluhkan masalah tersebut.

“Seperti yang diketahui, dari bulan Januari, Februari, Maret 2023, kami belum menerima gaji. Sedangkan PLT Bupati, Sekda, Kepala Dinas, Pegawai Pemda, dan anggota Dewan sudah menerima gaji mereka. Kami merasa tidak adil,” ungkapnya.

Sehingga, situasi ini semakin membuat para perangkat Desa di Kabupaten Bogor gelisah dan merasa diperlakukan tidak adil.

Dan mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka.

Para perangkat desa juga mengingatkan bahwa mereka adalah bagian penting dari pemerintahan Desa dan berharap dihargai dan diakui oleh pemerintah daerah.

Situasi ini mengingatkan kita bahwa pentingnya memperhatikan dan menghargai semua lapisan masyarakat, termasuk para perangkat Desa yang kadang-kadang diabaikan oleh pemerintah daerah.

Kita harus bersama-sama memajukan Desa dan memperjuangkan hak-hak mereka yang seharusnya sudah mereka terima.

 

(Dede)

Advertisement

4 KOMENTAR

  1. Pada umunya baik kepala desa ataupun perangkat desa belum sepenuhnya memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam hal memajukan serta menyejahterakan rakyatnya. Karena mereka hanya sebatas melakukan pekerjaan rutinitas layaknya pekerja yg di gaji berdasarkan jasanya. Membuat RPJMDes, RKPDes, Pengajuan dana, membangun fisik bangunan serta membuat laporan itu saja kerjanya. Dana cair, bangunan dan laporan ada meskipun hasil bangunannya tidak bermanfaat dan tdk pernah ada audit yg di publikasikan pd masyarakat. Pengelolaan ADD dan DD hanya utk kepentingan kelompok kades dan perangkatnya, baik melalui pembangunan desa ataupun penyertaan modal atau pengelolaan bumdes. Karena hal itu di sebabkan sistem perekrutan perangkat desa hanya sebatas formalitas dlm proses tahapannya, namun mereka tetap mengutamakan sistem kekeluargaan ataupun tim sukses. Sehingga hasilnya sebagian besar perangkat desa tidak berkualitas. ” desa sudah menjadi bagian dari kepentingan politik tersetruktur di negeri ini. ” dan Rakyat hanya jd penonton demokrasi dan tidak bisa berbuat apa-apa….

  2. Harus ada peninjauan ulang tentang regulasi desa, khususnya tentang jabatan jgn terlalu lama. Cukup 1 periide 5 th dan bisa menjabat 2 periode saja. Selanjutnya tentang sistem perekrutan perangkat yg transparansi dan akuntabilitas. Tdk berdasarkan umur, namun berdasarkan kulitas kemampuan pengetahuan serta kualitas moral ataupun etitudenya. Jgn di mobilisasi demi kepentingan politik kelompok partai poltik ataupun penguasa di pusat dan daerah….

  3. Maksud dn tjuan dir UU desa no 6 thn 2014 itu sbutl’y wjar dn jdi satu keharusan.akn ttpi,jiika, Andai,umpama dn misal’y perangkat kpla desa dn sekertaris srta spapun mrk mmng sdh bnar mnjlankn tupoksi’y sesuai jobdes’y msing2?
    /mlh sblik’y?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini