Aher Setuju Pembentukan LPNK Haji dan Umroh

Aher Setuju Pembentukan LPNK Haji dan Umroh

Jakarta | kabarindoraya.com

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di Ruang Rapat Komisi VIII Lantai 2 Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, Senin sore (13/2/17). Usai rapat, Aher memberikan pernyataan dukungannya apabila urusan Haji dan Umroh dikelola oleh Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) seperti yang akan diatur dalam RUU tersebut.

RUU ini dibuat untuk meningkatkan layanan Ibadah Haji dan Umroh. Salah satu hal yang akan diatur dalam RUU ini, yaitu tentang pembuatan LPNK sebagai pelaksana Ibadah Haji dan Umroh. Sementara pengaturan umum atau regulasi tetap ada di Kementerian Agama (Kemenag).

“RUU itu kan menginginkan adanya peningkatan pelayanan Haji. Ketika itu yang dimaksud maka kita harus mendukung. Nah, salah satu caranya adalah Undang-Undang yang baru ini akan mengamanahkan membuat lembaga nonkementerian yang menjadi pelaksana dari Ibadah Haji ini,” ungkap Aher usai RDP kepada Tim Peliput Humas Jabar.“Sehingga detil urusan pelaksanaan itu ada pada lembaga ini. Nah, regulasinya, pengaturan umumnya ada pada Kemenag,” tambahnya.

Lanjut Aher, apabila UU ini bisa dilaksanakan dengan baik akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan jamaah. Karena UU ini memberikan pembagian tugas urusan Haji antara Kemenag dengan lembaga tersebut, sehingga menurut Aher tidak akan ada wewenang tumpang tindih antara pelaksana teknis dengan regulatornya.

Dalam rapat ini, Aher juga mengusulkan beberapa hal agar penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh semakin baik kualitas penyelenggaraannya. Aher menekankan dua hal, yaitu pembinaan dan pelayanan jamaah. Menurut Aher, pembinaan penting dilakukan di Tanah Air sebelum Ibadah Haji berlangsung. Hal ini untuk mengantisipasi tercecernya para jamaah di Tanah Suci. Selama ini, Pemprov Jawa Barat melibatkan pihak TNI dalam melakukan pembinaan. (ira)