KPU Gelar Evaluasi, Pileg dan Pilpres Diminta Tidak Serentak Penyelenggaraannya 

Bogor Kabarindoraya.com | Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Bogor menggelar evaluasi fasilitasi kampanye pemilihan umum serentak Tahun 2019. Bertempat di Hotel Lorin Sentul, Lembaga penyelenggara pemilu tersebut selain mengundang 16 partai politik juga mengundang organisasi massa (Ormas) dan lainnya.

Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni menuturkan banyak terima kasih atas suksesnya penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan legislatif (Pileg) bulan April kemarin dengan hanya menyisakan satu persidangan persilihan pemilu untuk calon anggota DPRD Kabupaten Bogor.

“Dengan jumlah Tempat Pemilihan Suara (TPS) terbanyak sedunia untuk tingkat kabupaten yaitu 15.000 buah lebih, maka dengan hanya satu persidangan perselisihan pemilu maka kami anggap cukup sukses apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) minggu ini akan memutuskan perselisihan tersebut dan lima hari kemudian 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor akan dilantik,” tutur Umi Wahyuni, Rabu (31/7).

Ia menambahkan dalam kesempatan ini jajarannya juga membuka ruang seluas-luasnya untuk usulan perbaikan atau evaluasi kedepan agar pemilihan umum (Pemilu) kedepan penyelenggaraannya lebih baik dari kemarin.

“Kami tungggu usulan dalam hal evaluasi baik itu pelaksanaan  maupun sarana prasarana pemilu, KPU Kabupaten Bogor memgharapkan acara hari ini menghasilkan rekomendasi usulan untuk diteruskan ke KPU Jawa Barat,” tambahnya.

Komisioner badan pengawasan pemilu (Bawaslu) bidang penindakan pelangaran pemilu Kabupaten Bogor Abdul Haris memaparkan jajarannya sudah menginventarisir sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, aparatur atau masyarakat hingga akan menjadi usulan.

“Pelanggaran pemilu mulai dari pemasangan baleho yang bukan ditempatnya, kampanye bukan pada zona dan waktunya ataupun lainnya akan menjadi masukan apakah itu ada unsur kesengajaan atau memang sosialisasi aturan kampanye pemilu dari KPU Kabupaten Bogor yang kurang hingga pelanggaran-pelanggaran masih kerap terjadi,” papar Harris.

Uyo Taryo Sekretaris DPC Partai Garuda Kabupaten Bogor mengusulkan agar Pilpres dan Pileg tidak digelar serentak karena masyarakat kesulitan dalam melakukan pencoblosan.

“Selain mengusulkan Pilpres dan Pileg terpisah penyelenggaraannya karena pamor calon legislatif kalah dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden hingga partisipasi pileg presentasenya kurang bagus, kami juga mengusulkan perhitungan sainte lague atau bilangan pembagi pemilih diubah hingga tidak merugikan partai baru seperti Partai Berkarya,” kilah Uyo. (WanZa)