LSM Penjara : Pemdes Jonggol Lebay

Bogor | Kabarindoraya.com

Adanya kebijakan yang dilakukan Pemerintah Desa Jonggol Kecamatan Jonggol kabupaten Bogor yang menutup pelayanan terhadap masyarakatnya dengan alasan akibat tidak adanya kejelasan terkait permasalahan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang dinilai salah hitung dari Pemda Kabupaten Bogor dinilai  kalangan masyarakat hingga aktivis  berlebihan alias lebay.

Hal itu dikatakan Ketua Umum LSM Penjara Bogor Raya, Romi Sikumbang, jika kebijakan tersebut dianggap berlebihan dan merugikan masyarakat. Sebab, seorang pemimpin itu seharusnya mencontohkan hal yang baik untuk bawahannya.

“Artinya, jangan terkesan kalau ada uang, baru kerja. Ini pelayanan publik, layani masyarakat dengan sepenuh hati, jangan cuma pas kampanye pemilihan kades saja heroiknya, justru pas saat-saat seperti inilah moment kecintaan terhadap masyarakat dibuktikan dengan sesungguhnya,” kata Romi, kepada wartawan, Jumat (30/9/2022).

Romi beplroesan, dalam kondisi dan situasi saat ini, seharusnya itu menjadi moment totalitas kinerja kepala desa di depan masyarakatnya. Dengan tindak mengambil kebijakan yang dianggap berlebihan atau lebay.

“Saya berharap kepala desa dan perangkatnya, mampu menahan egonya demi pelayanan masyarakat. Mari kita prioritaskan pelayanan masyarakat kita, dan tidak merugikanya,” tegasnya.

Disamping itu, lanjut Romi, memang pihaknya juga menyayangkan lambat dan kurang telitinya kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor dalam persoalan yang dikeluhkan para kades yang menjadikan anggaran BHPRD menjadi masalah di seluruh desa di Kabupaten Bogor, apalagi  sampai salah hitung.

“Intinya, jangan sampai karena persoalan di Pemda yang lambat, berdampak mengakibatkan kacaunya kinerja pemerintahan desa,” jelas Romi.

Selain itu, hal ini juga tidak boleh terjadi lagi dikemudian hari, karena sesungguhnya terbukti masyarakatlah yang menjadi korbannya, akibat aksi yang terjadi didesa adalah buntut dari ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Bogor, dalam mengelola keuangan, ga fast respon, yang akhirnya pemerintah desa yang terkena imbasnya.

“Jangan sampai aksi ini meluas. Kami siap unjuk rasa besar-besaran menyampaikan aspirasi ke kabupaten, jika hal ini tidak juga diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Sebelumnya, dari informasi yang beredar,  Pemerintah Desa Jonggol mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan penutupan hingga tidak melakukan pelayanan kepada masyarakat akibat tidak adanya kejelasan terkait permasalahan BHPRD yang salah hitung.

Dikonfirmasi hal ini, Kades Jonggol, Yopi belum bisa memberikan keterangannya secara mendetail. Hal itu lantaran kondisi badan yang diakuinya saat ini sedang kurang sehat.

” Saya masih sakit pak. Minggu depan saya kabari, mangga ke desa saja Insya Allah saya sudah pulih dan minta doanya,” singkatnya.

Sementara itu, Sekcam Jonggol, Gogo Badarudin yang diminta keterangannya atas tanggapan pihak Desa Jonggol yang menutup pelayanan terhadap nasyarakat,  belum bisa membalas konfirmasi wartawan.

( RN )