Kabarindoraya.com | Jakarta - Center for Budget Analysis (CBA) menilai kebijakan pemerintah yang mengambil Rp223,6 triliun dari anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah keliru, tidak tepat sasaran, dan mengkhianati masa depan pendidikan Indonesia.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengatakan ironisnya kebijakan tersebut terjadi di saat yang sama DPR justru mendorong kenaikan gaji dan tunjangan bagi para anggotanya.
“Negeri ini tampaknya lebih sibuk mengurus kenyamanan kursi DPR ketimbang memperbaiki bangku sekolah yang reyot,” ujar Jajang dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).
Menurut Jajang, paradoks ini begitu telanjang: ratusan triliun dari pos pendidikan dikuras untuk MBG, sementara DPR menambah “gizi” kantong pribadi mereka lewat kenaikan gaji.
“Guru honorer masih ada yang digaji setara uang parkir di mal, ribuan sekolah negeri rusak berat menunggu perbaikan, jutaan anak masih terancam putus sekolah. Tetapi wakil rakyat malah menuntut hak istimewa dengan alasan beban kerja berat,” tegasnya.
Jajang menambahkan, seandainya gaji dan tunjangan DPR yang mencapai ratusan juta per bulan dipangkas 50 persen saja, dalam setahun negara bisa menghemat triliunan rupiah. Dana itu cukup untuk membangun ribuan ruang kelas baru.
“Pertanyaan sederhana: mengapa yang dipotong justru anggaran pendidikan, bukan gaji DPR?” kata dia.
CBA menegaskan bahwa MBG bukan fungsi pendidikan. Menurut Jajang, program tersebut lebih tepat ditanggung sektor kesehatan atau perlindungan sosial.
“Dengan menyedot 67 persen dana MBG dari pendidikan, pemerintah sama saja menukar buku dengan piring nasi. Perut anak mungkin kenyang sebentar, tetapi akalnya tetap kosong karena kelas rusak, guru tak terlatih, dan kurikulum amburadul,” jelasnya.
.png)
