Kabarindoraya.com | Banten — Publik Banten dikejutkan oleh perubahan mencolok dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan.
Berdasarkan data yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan Arlan pada 2023 mencapai sekitar Rp12 miliar, namun dalam laporan 2024 justru anjlok menjadi Rp7 miliar.
Penurunan lebih dari Rp5,2 miliar dalam waktu hanya setahun itu menimbulkan tanda tanya di kalangan publik, terlebih tidak ada penjelasan terbuka soal pelepasan aset atau utang baru.
Yang lebih menarik perhatian, jumlah kekayaan Arlan tercatat lebih besar daripada Gubernur Banten, yang hanya memiliki Laporan Kekayaan sekitar Rp. 3,3 miliar pada periode sama.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana bisa seorang kepala dinas memiliki kekayaan melampaui kepala daerahnya?
Berdasarkan penelusuran dokumen LHKPN 2024, Arlan masih tercatat memiliki tanah dan bangunan di wilayah Tangerang Selatan dan Serang senilai Rp5,8 miliar, alat transportasi sekitar Rp750 juta, serta kas dan setara kas Rp600 juta.
Namun dalam laporan tahun sebelumnya, tercatat kepemilikan tanah dan bangunan mencapai lebih dari Rp9 miliar serta investasi pribadi yang kini hilang dari daftar.
Koordinator Forum Aktivis Anti Korupsi, Junaidi Rusli, menilai perubahan nilai kekayaan yang drastis tanpa transparansi merupakan sinyal kuat adanya ketidakwajaran.
“Kalau penurunan sampai miliaran rupiah tanpa keterangan yang jelas, publik pantas curiga, Kami meminta KPK dan Kejaksaan Agung menelusuri lebih dalam,” tegas Junaidi di Serang, Jumat (7/11).
.png)
