Kabarindoraya.com | Bogor - Koalisi Indonesia Anti Korupsi (KOSASI) kembali turun ke jalan untuk menyuarakan dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP BJ) pemerintah kabupaten Bogor. 

Koordinator aksi F. Fawait mengatakan unjuk rasa kali ini ditenggarai adannya persekongkolan pengaturan pemenang tender sejumlah proyek barang dan jasa tahun anggaran 2025 yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Bogor. 

"Kami menduga kuat ada pengaturan pemenang tender disejumlah proyek yang dilakukan oleh pejabat ULP." Katanya, Kamis (28/8) 

Dia menjelaskan, bahwa banyak proyek yang dilakukan tender ulang secara masif dan proses seleksi yang tidak transparan dalam penyelenggaraanya sehingga berpotensi menimbulkan kegagalan proses tender dan mengarah pada penunjukan langsung. 


Belum lagi, berdasarkan olah data dan informasi, pihaknya juga menemukan beberapa kejanggalan mulai dari proses evaluasi hingga penetapan pemenang yang terkesan tidak kompetitif dan dipenuhi intervensi dari pejabat ULP. Bahkan beredar informasi kepala sub bagian UKPBJ mengintruksikan untuk menentukan perusahaan pemenang tender. 


"Kami menduga kuat kepala sub bagian UKPBJ sebagai aktor utama dalam kegaduhan pengadaan barang dan jasa pemerintah kabupaten Bogor." Katanya

Fawait menduga, Kepala sub Bagian UKPBJ tidak berjalan sendiri dan melibatkan beberapa unsur internal maupun eksternal ULP BJ dalam menentukan pemenang tender. 
"Tidak mungkin sendiri pasti ada beberapa pihak yang terlibat bersekongkol." Katanya.

Dalam orasinya Fawait juga menyampaikan bahwa praktik persekongkolan mengarah pada tindakan pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dapat berdampak pada persaingan usaha tidak sehat serta mencemarkan nama baik bupati dan pemerintah kabupaten Bogor.

Negara juga berpotensi mengalami kerugian hingga ratusan miliar. Bahwa praktek persekongkolan ini akan menghambat pembangunan dan menurunkan kualitas bangunan. 
"Itu artinya masyarakat yang akan dirugikan akibat pembangunan yang dilakukan dari hasil kolusi dan nepotisme." Katanya.