Kabarindoraya.com | Bogor — Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Bogor menegaskan pentingnya proses seleksi Direksi Perumda Tirta Pakuan dilakukan secara transparan, terbuka, dan profesional, menjelang berakhirnya masa jabatan direksi pada Desember 2025 mendatang.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua GPII Bogor, Denil Setiawan, menanggapi mencuatnya kabar mengenai petisi dari sejumlah pegawai Perumda Tirta Pakuan yang meminta agar pemilihan direksi periode 2025–2030 dilakukan melalui panitia seleksi (pansel).
Menurut Denil, proses pergantian direksi BUMD harus menjadi momentum perbaikan manajemen, bukan ajang perebutan kekuasaan atau pembagian jabatan berdasarkan kepentingan politik.
“Kami dari GPII Bogor mengingatkan agar proses seleksi direksi dilakukan secara transparan dan terbuka. Jangan sampai ada kepentingan politik praktis yang ikut bermain, apalagi menjadikan jabatan direksi sebagai tempat balas jasa bagi tim sukses,” tegas Denil, Kamis (30/10/2025).
Ia menilai, Perumda Tirta Pakuan adalah salah satu perusahaan daerah terbaik yang dimiliki Pemerintah Bogor dan berperan vital dalam pelayanan air bersih kepada masyarakat. Karena itu, jabatan direksi harus diberikan kepada figur yang berintegritas, kompeten, dan profesional, bukan berdasarkan kedekatan politik atau hubungan pribadi.
“Direksi harus dipilih karena kapasitas dan rekam jejaknya, bukan karena relasi politik. Kalau prosesnya diwarnai kepentingan, yang dirugikan adalah masyarakat dan pelanggan air bersih,” ujarnya.
Denil juga mengingatkan Wali Kota Bogor agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dan tetap menjunjung tinggi mekanisme panitia seleksi (pansel) seperti pada periode sebelumnya, yang dinilai lebih terbuka dan akuntabel.
“Kami mendesak agar Pemkot Bogor tidak melakukan penunjukan tertutup atau berbasis kepentingan politik. GPII akan mengawal agar proses ini bersih, transparan, dan sesuai aturan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Denil menuturkan bahwa GPII Bogor siap menjadi bagian dari masyarakat sipil yang mengawasi proses seleksi direksi, demi memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan kewenangan di tubuh perusahaan daerah.
“Perumda Tirta Pakuan adalah milik masyarakat Bogor, bukan alat politik siapapun. Kami ingin perusahaan ini tetap steril dari kepentingan politik dan dijalankan secara profesional untuk kepentingan publik,” tutup Denil.
