Kabarindoraya.com |Bandung -  Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Jawa Barat menyoroti secara kritis pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelontorkan pemerintah pusat dengan anggaran mencapai Rp 50 triliun untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Dalam pernyataan resminya, PW GPII Jabar menyebut bahwa angka tersebut bahkan melebihi total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, sehingga membutuhkan pengawasan ketat dan transparansi publik. 

"Dana sebesar itu adalah uang rakyat, artinya pengelolaannya harus diketahui secara detail oleh masyarakat, Kami melihat indikasi lemahnya  pengawasan dan kesiapan teknis dilapangan yang berujung pada maraknya kasus keracunan di berbagai daerah,” ujar Ronny, Ketum PW GPII Jawa Barat. 

Baca Juga: Di Penghujung Tahun 2025, Pemkab Bogor Torehkan Prestasi P2WKSS Tingkat Jawa Barat

Soroti kasus Keracunan MBG 

Menurut PW GPII Jabar, berbagai laporan keracunan yang menimpa anak-anak sekolah bahkan orang dewasa di sejumlah wilayah Jawa Barat menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam implementasi program MBG. 

“Ini bukan kejadian insidental. Kami melihat pola yang berulang: vendor tidak profesional, kualitas makanan yang buruk dan pengawasan pemerintah yang lemah,” ujar Ketua PW GPII Jabar 

Baca Juga: Penandatangan Kerjasama Antara Kejati Jabar dengan Komando Daerah Militer III/Siliwangi Terkait Pemanfaatan Sumber Daya dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum