Kabarindoraya.com |  Batu Bara -  Pimpinan baru di Kejaksaan Negeri Batu Bara kembali menyita perhatian publik. Belum genap 100 hari menjabat, Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara, Fransisco Tarigan, kembali menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022.

Pada Kamis (19/2/2026), penyidik Tindak Pidana Khusus resmi menetapkan DS (43), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah tim penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup.

Kasus tersebut berkaitan dengan realisasi Dana BTT pada sejumlah kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara. Selain DS, penyidik juga menetapkan E (47) yang dalam kegiatan itu bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sementara DS menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Admin Medan Raya

Bupati Batu Bara Sambut Entry Meeting Pemeriksaan Interim LKPD TA 2025 oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Utara

Perkara ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp5.170.215.770 pada Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara (PKKN) oleh ahli, kerugian negara ditaksir mencapai Rp1.158.081.211.

Sebelumnya, Kejari Batu Bara telah lebih dahulu menetapkan dua tersangka lain, yakni CS (52) selaku Direktur CV Widya Winda serta IS (27) yang tercatat memiliki sejumlah posisi di beberapa perusahaan, termasuk mantan Kepala Dinas Kesehatan Batu Bara.

Penetapan terhadap DS dan E tertuang dalam surat Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara Nomor PRINT-01/L.2.32/Fd.2/02/2026 dan PRINT-02/L.2.32/Fd.2/02/2026 tertanggal 19 Februari 2026.

Admin Medan Raya

Patroli Malam Hari Pertama Bulan Suci Ramadhan Personil Polres Batu Bara Antisipasi Ganguan Kamtimas

Usai ditetapkan sebagai tersangka, keduanya langsung ditahan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku selama 20 hari, terhitung sejak 19 Februari hingga 10 Maret 2026.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejaksaan menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan perkara untuk menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi Dana BTT tersebut.