Kabarindoraya.com | Bogor - Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang menyegel sejumlah objek wisata di kawasan Puncak, Bogor, beberapa waktu lalu, dinilai Mulyadi, Anggota DPR-RI Komisi XI Fraksi Gerindra telah menimbulkan keresahan baru bagi warga Kabupatèn Bogor.
Dia mengingatkan agar tindakan yang diambil kementerian lingkungan hidup (KLH) dengan menyegel sejumlah objek wisata tak membuat gaduh dan menimbulkan keresahan baru.
Mulyadi mendapatkan masukan aspirasi warga Bogor Selatan, saat Reses Anggota DPR-RI masa persidangan 1 Tahun 2025 - 2026 di Kecamatan Cisarua, Kabupatèn Bogor, Kamis (9/10).
Warga menyampaikan keluhan telah kehilangan pekerjaan akibat kebijakan penyegelan sejumlah objek wisata yang selama menjadi nadi ekonomi masyarakat. "Banyak karyawan sudah dirumahkan, wisatawan berkurang, pendapatan UMKM menurun. Kalau dibiarkan, bisa saja angka kriminalitas naik dan anak-anak putus sekolah karena ekonomi keluarga terganggu," tegasnya.
Anggota DPR-RI Komisi XI ini juga mengungkapkan rasa heran dengan kebijakan kementerian tersebut, karena beberapa usaha wisata yang telah mengantongi izin resmi ikut disegel. Sementara, usaha yang tak berizin malah dibiarkan begitu saja.
Negara harus memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini karena berdampak terhadap ribuan warga kehilangan pekerjaan.
"Kami berharap Pak Presiden Prabowo mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup yang serampangan sehingga berdampak pada masyarakat di Bogor Selatan," ujar Mulyadi.
