Kabarindoraya.com | Bogor - Musyawarah daerah (Musda) ke VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bogor yang dihelat Minggu, 7 September 2025 tanpa gegap gempita. Kondisi ini di luar kebiasaan sebab setiap kali partai yang didirikan para era reformasi menggelar hajatan selalu ramai dengan berbagai kegiatan.
Musda ke VI PKS Kabupaten Bogor yang berlangsung di Sekretariat DPD Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Cibinong, telah memutuskan Wasto Sumarno, sebagai ketua baru menggantikan Dedi Aroza, ketua periode 2020 - 2025 didampingi Suprapto,sebagai sekretaris.
Terkait masalah itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Wasto Sumarno, kepada Jabarstyle.com, Kamis, 18 September 2025 menjelaskan, Musda tanpa gegap gempita atau keramaian seperti Musda sebelumnya karena panitia mempertimbangkan kondisi yang kurang memungkinkan adanya keramaian.
"Sebenarnya, panitia sudah menyusun berbagai kegiatan meramaikan Musda ke VI, tapi semuanya dibatalkan karena kondisi yang tak memungkinkan, bahkan undangan dari eksternal pun dibatalkan juga," kata Wasto.
Wasto menerangkan, Musda ke VI PKS pada akhirnya hanya dihadiri para pengurus DPD Kabupaten Bogor, perwakilan dari pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Jawa Barat, serta pengurus kecamatan.
"Alhamdulillah, semua kader memahami keputusan panitia Musda ke VI begitu pun dengan undangan dari seluruh ketua partai politik, termasuk bupati dan wakil bupati," jelas ketua Komisi VI DPRD Kabupaten Bogor itu.
Makanya, kata Wasto, usai pengurus dibentuk dan dilantik, direncanakan akan menggelar silaturahim dengan semua pimpinan partai politik, termasuk kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda).
"Silaturahim sudah kami susun jadwalnya. Kesempatan pertama dengan rekan-rekan wartawan yang lama berkiprah di Kabupaten Bogor," jelas Wasto.
Wasto menegaskan, sikap PKS Kabupaten Bogor tetap menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Bogor yang dipimpin Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Jaro Ade alias Ade Ruhandi.
"PKS, sebagai partai pengusung pasangan Rudy Susmanto dan Jaro Ade, berkomitmen mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor, tentunya tanpa menghilangkan fungsi untuk mengontrol jalannya pemerintahan," kata Wasto menutupi. (Redaksi SA)
