Kabarindoraya.com | Bogor - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menerima Kehadiran tim evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Turut hadir, Ketua Tim Evaluator dari KemenPANRB, Analis Kebijakan Muda KemenPANRB, Canggih Hangga Wicaksono, didampingi anggota tim evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Nur Fadilah Al Munawaroh.
Kehadiran mereka di Kota Bogor dalam rangka mengevaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menilai sejauh mana penerapan akuntabilitas kinerja, efektivitas perencanaan, serta keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di setiap perangkat daerah.
Dedie Rachim menjelaskan bahwa indeks reformasi birokrasi Kota Bogor pada tahun 2024 berada di angka 90,36 dengan kategori A- (A minus) dan menjadi yang tertinggi di antara pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat.
“Hasil ini merupakan upaya yang terus kita tingkatkan dan pertahankan agar penilaiannya semakin tinggi lagi. Tentunya saya berkeinginan para pimpinan perangkat daerah terus bersemangat meraih indeks reformasi birokrasi yang setinggi-tingginya dan jangan sampai mundur,” kata Dedie Rachim di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Kamis (30/10/2025).
Berbicara mengenai SAKIP, menurut Dedie Rachim, adalah bagaimana cara menurunkan visi dan misi kepala daerah menjadi program dan kegiatan.
Dari keduanya lahir perspektif internal dan eksternal yang saling berproses. Khusus perspektif eksternal, lebih kepada dukungan dan dorongan dari pihak-pihak yang mendukung serta mendorong visi dan misi, sehingga penilaian daerah tersebut akan menjadi kontributor bagi penilaian provinsi, dan dari provinsi akan menjadi pendorong ke tingkat nasional.
“Siklus ini menjadi hal yang harus dilalui dan dijalankan pemerintah daerah. Tidak ada alasan bagi Kota Bogor untuk tidak meraih nilai A," ujarnya.
Dedie Rachim menekankan, bahwa pembangunan yang dilakukan di Kota Bogor bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia dengan indikator yang harus dicapai melalui bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lainnya.
"Selain mendukung visi dan misi daerah, juga untuk mendukung Asta Cita pemerintah pusat,” tutur Dedie Rachim.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, mengungkapkan bahwa kegiatan evaluasi SAKIP di lingkungan Pemkot Bogor merupakan upaya untuk menilai sejauh mana penerapan akuntabilitas kinerja, efektivitas perencanaan, serta keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di setiap perangkat daerah.
“Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menjadi isu yang kami soroti. Melalui kegiatan evaluasi ini diharapkan Pemerintah Kota Bogor mendapat arahan serta masukan berharga untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor dengan lebih baik,” jelas Denny Mulyadi.
